Ini bukan berita baru. Selama lebih tiga minggu menjadi topik hangat dalam media massa. Sebetulnya sudah sejak minggu dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), saya sudah tergelitik untuk menulis oipini pribadi tentang ini. Namun selama beberapa bulan sejak saya posting artikel terakhir di blog ini pada Mei 2012, belum ada mood untuk menulis. Alhasil baru bisa menulis setelah hampir tiga minggu semenjak BPMIGAS dibubarkan. Menulis memang susah-susah gampang. Yang paling susah adalah bagaimana menciptakan “mood” itu sendiri.
Kembali ke topik. Seperti biasa, setiap hari di kala senggang saya
sering membaca berita di portal-portal berita on line. 13 November 2012 saat sedang
makan siang menyantap soto kudus, saya membaca berita yang sangat mengejutkan:
Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BPMIGAS karena dicap inkonstitusional.
BPMIGAS yang sudah 10 tahun menjalankan amanah UU Migas No. 22/2001 tiba-tiba
dianggap sebagai anak haram yang tidak syah kelahirannya. Sangat mengejutkan!
Tidak hanya di kalangan pelaku kegiatan klaster industri hulu migas, tetapi
juga di mata dunia internasional.
Beberapa saat setelah keputusan tersebut dikeluarkan MK, kegiatan proses
bisnis hulu migas, terutama yang terkait aspek legalitas seperti lifting (penjualan) migas sempat
terganggu. Jika katakanlah kegiatan hulu migas menyumbang pendapatan bersih Rp
350 triliun bagi negara, berarti terhentinya kegiatan operasional migas berpotensi
menimbulkan kehilangan pendapatan Rp 1 triliun per hari. Belum lagi para
investor akan ragu-ragu dalam mengucurkan dana investasinya karena, lagi-lagi,
para investor mengkhawatirkan adanya
ketidakpastian berusaha di Indonesia. Ketidakpastian akan menyebabkan suatu
risiko (risk premium) yang tinggi
sehingga para investor akan mematok Minimum
Attractive Rate of Return (MARR) yang lebih tinggi. Artinya mereka akan sangat hati-hati mengucurkan dananya dan karenanya realisasi investasi dapat tersendat.
Setelah BPMIGAS dibubarkan, untuk tetap menjaga keberlanjutan kegiatan
usaha hulu migas yang sangat vital bagi negara, pemerintah pusat bertindak
cepat dan segera meresponnya dengan menerbitkan Perpres No. 95/2012 tanggal 13
November 2012 malam serta Kepmen ESDM No. 3135 dan 3136/2012 tanggal 16
November 2012. Perpres dan Kepmen tersebut membidani terbentuknya unit organisasi
sementara pengganti eks BPMIGAS yang bernama Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi, disingkat “SKMIGAS”, yang sebelumnya sempat disingkat “SKSPMIGAS”.
Inti
dari Perpres dan Kepmen tersebut adalah: (i) Pengalihan
tugas, fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan hulu migas berada di bawah
Kementerian ESDM; (ii) Semua tupoksi yang selama ini dijalankan oleh
BPMIGAS dialihkan ke SKMIGAS. Unit ini langsung dikepalai oleh Menteri ESDM. Keputusan MK
dan perubahan nama ini menimbulkan konsekuensi yang luar biasa dalam berbagai
aspek yang tidak perlu saya ulas disini.
Sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia konon baru ada dua
lembaga yang dicap inkonstitusional. Pertama, Partai Komunis Indonesia (PKI) karena
jelas-jelas bertentangan dengan Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam
Pancasila. Dan kedua, BPMIGAS, karena dianggap tidak mampu memberikan
kemakmuran bagi rakyat Indonesia, alias bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45.
Berbagai tudingan dan hujatan pun berhamburan di media massa dan
berbagai kalangan. Nyaris tidak ada berita positif tentang keberadaaan dan
sumbangsih BPMIGAS selama ini bagi negara, terutama dalam mengamankan tata
kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi – yaitu kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi migas. Hujatan yang paling sering mengemuka adalah bahwa BPMIGAS
itu sarang korupsi, boros (tidak efisien), dan lebih memihak kepentingan asing
ketimbang kepentingan nasional. Di sebuah food court saat makan malam secara
tidak sengaja saya mendengar celotehan sekelompok orang yang mencemooh BPMIGAS,
antara lain pola hidup foya-foya seperti main golf, sering mengadakan acara di
hotel bintang lima, dan sebagainya.
Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi
BPMIGAS
BPMIGAS adalah Badan Hukum
Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Sesuai amanah
undang-undang, fungsi utama BPMIGAS adalah mengawasi dan mengendalikan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS), agar
pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat dan
penerimaan yang maksimal bagi Negara dan demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat Indonesia.
Read more (Baca selengkapnya)...
