Saya melihat ada beberapa diskusi di milis dan polling di internet tentang siapa yang sebaiknya menggarap lapangan gas raksasa Natuna D-Alpha. Tentu saja sebagian besar berpendapat sebaiknya Pertamina sendiri diberi kesempatan untuk mengelolanya. Seorang kolega saya bahkan mengatakan bahwa Pertamina pasti mampu mengelolanya sendiri tanpa harus berpatner dengan perusahaan migas asing. Yang jelas sampai hari ini calon pembeli gasnya belum ada, kontrak bagi hasil (production sharing contract)-nya belum ada, dan Pertamina juga belum memutuskan siapa yang akan menjadi patnernya.
“Siapa sebaiknya yang mengelola” dan “Apakah Pertamina mampu” merupakan dua pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaannya siapa sebaiknya yang mengelola, maka tentu saja sebaiknya bangsa kita sendiri (c.q. Pertamina atau perusahaan migas yang 100% nasional) yang mengelolanya, dengan harapan agar bangsa kita memperoleh nilai tambah yang maksimal dari hasil gas yang dieksploitasi nanti. Baik berupa tambahan devisa (hasil ekspor gas), tambahan pasokan energi untuk kebutuhan domestik, tambahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai efek pengganda (multiplier effect) lainnya.
Disamping nilai tambah yang bersifat ekonomi tersebut di atas, ada hal-hal lain yang bersifat kepentingan strategis dalam percaturan dunia internasional. Melihat lokasinya, Blok Natuna D-Alpha yang terletak di perairan Laut Natuna ini sudah berada di kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar batas wilayah teritorial kemaritiman Indonesia. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya yang terdapat di laut dan di bawahnya. Kita ingat dalam pelajaran “wawasan Nusantara”, menurut point-to-point theory yang digagas oleh salah seorang bapak bangsa kita, yaitu Ir. H. Djuanda, garis batas teritorial maritim negara Kepulauan Indonesia adalah 12 mil laut dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
Di sebelah barat Natuna ada Malaysia dan Thailand. Sebelah utaranya ada Vietnam dan China. Lalu di sebelah timurnya ada Filipina. Maka jika D-Alpha ini dikelola sendiri oleh perusahaan migas nasional akan sangat besar maknanya bagi kepentingan geopolitik, geostrategi, dan – last but not least – kedaulatan negara kita di dunia internasional. Seperti yang beberapa kali kita dengar, di sebelah utara Laut Natuna, yaitu di Laut China Selatan, sering terjadi perselisihan faham dari beberapa negara karena memperebutkan suatu gugus pulau atau garis batas wilayah kemaritiman. Oleh sebab itu, yang namanya penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan itu sangat penting artinya bagi wibawa dan ketahanan nasional sebuah bangsa.
Tetapi, kalau pertanyaannya apakah Pertamina mampu mengelola sendiri lapangan gas Natuna D-Aplha, maka tentunya yang dapat memberi jawaban paling akurat terhadap pertanyaan ini adalah pihak Pertamina sendiri. Mari kita lihat, kira-kira persyaratan apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan migas nasional agar mampu mengelola lapangan gas raksasa ini.
Pertama, perusahaan itu harus mampu secara finansial. Biaya pengembangan lapangan Natuna D-Alpha secara penuh bisa mencapai 52 milyar dollar AS. Dengan kurs yang sekarang berarti nilai ini lebih kurang setara dengan Rp 600 triliun – hampir dua pertiga anggaran belanja negara menurut APBN-P 2008. Sebesar apapun perusahaannya, termasuk Shell atau ExxonMobil sendiri, akan keteter dengan biaya sebesar ini. Barangkali inilah salah satu penyebab mengapa ExxonMobil mengulur-ngulur waktu, tak kunjung mengkomersialkan blok ini sehingga kontrak harus diterminasi. Berapa kekayaan Pertamina? Menurut berita yang beredar di berbagai media, nilai aset Pertamina di awal tahun 2008 setelah diadakan perhitungan ulang sebesar Rp 152 triliun – tidak termasuk kilang LNG Arun dan Bontang. Modal setor Pertamina menurut neraca awal sebesar Rp 83 triliun. Keuntungan bersih di tahun 2008 sebesar Rp 30 triliun. Bisa diperkirakan seberapa besar kemampuan finansial Pertamina dibandingkan biaya untuk mengembangkan D-Alpha.
Kedua, mampu secara iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Yang namanya industri migas itu padat teknologi. Ada dua tantangan iptek terbesar dalam mengeksploitasi gas di lapangan Natuna D-Alpha: lokasinya yang berada di perairan laut dalam dan gas yang kandungan CO2-nya mencapai 70%. Hingga saat ini belum ada perusahaan yang diketahui pasti bisa memisahkan kandungan CO2 sebesar ini, meskipun Bill Spence, Vice President Carbon Dioxide Shell International, mengklaim pihaknya memiliki teknologi yang dapat memisahkan kadar CO2 hingga 90% (majalah Indocita edisi April 2009). Tetapi seiring dengan isu pemanasan global dan industri yang harus environmentally friendly, teknologi tersebut diharapkan tidak hanya sekedar mampu memisahkan CO2 tetapi juga mampu mengolahnya agar bisa diinjeksikan kembali kedalam reservoar gasnya di dalam perut bumi. Sebab dengan kadar CO2 sebesar ini, tidak mungkin bisa terserap semuanya untuk konsumsi komersial – untuk produk minuman penyegar misalnya.
Ketiga, mampu secara SDM (sumber daya manusia). Karena melibatkan biaya, iptek, dan resiko yang sangat tinggi, maka perusahaan yang mengeloala D-Alpha ini harus memiliki kualitas SDM prima agar manajemen teknis, operasional, dan business process-nya pun berkualitas paripurna. Muhammad Abduh, komisaris Pertamina, mengatakan, diperlukan SDM yang super tangguh di Pertamina untuk menjadi world class company, faktor utama penentu keberhasilan adalah “the man behind the gun” (majalah Indocita edisi April 2009). Kunci keberhasilan Petronas adalah kemampuan perusahaan migas Malaysia ini dalam mentransformasikan “budaya Melayu” menjadi budaya produtif kelas dunia. Hanya dalam dua dasawarsa Petronas berhasil mengungguli gurunya – Pertamina. Kalau praktek-praktek tanpa sense of urgency masih membudaya (contoh kecilnya email jarang dibuka, instruksi ke bawahan masih memakai nota disposisi, sehingga mungkin instruksi baru dibaca bawahannya di sore hari atau keesokan harinya – jika berbeda gedung) maka masih memerlukan waktu dan perjalanan panjang bagi Pertamina untuk menyandang predikat top notch world class company. Tampaknya, seperti dilontarkan beberapa pengamat, budaya kelas dunia di tubuh Pertamina baru menyentuh level pimpinan tertinggi, tetapi tidak di lini manajemen menengah ke bawah atau di level operasionalnya. Budaya kerja Pertamina dalam banyak hal masih dipengaruhi oleh gaya budaya lama ketika dulu Pertamina masih menjadi mandor perusahaan-perusahaan migas asing sebelum diberlakukannya UU Migas No 22/2001.
“Siapa sebaiknya yang mengelola” dan “Apakah Pertamina mampu” merupakan dua pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaannya siapa sebaiknya yang mengelola, maka tentu saja sebaiknya bangsa kita sendiri (c.q. Pertamina atau perusahaan migas yang 100% nasional) yang mengelolanya, dengan harapan agar bangsa kita memperoleh nilai tambah yang maksimal dari hasil gas yang dieksploitasi nanti. Baik berupa tambahan devisa (hasil ekspor gas), tambahan pasokan energi untuk kebutuhan domestik, tambahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai efek pengganda (multiplier effect) lainnya.
Disamping nilai tambah yang bersifat ekonomi tersebut di atas, ada hal-hal lain yang bersifat kepentingan strategis dalam percaturan dunia internasional. Melihat lokasinya, Blok Natuna D-Alpha yang terletak di perairan Laut Natuna ini sudah berada di kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar batas wilayah teritorial kemaritiman Indonesia. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya yang terdapat di laut dan di bawahnya. Kita ingat dalam pelajaran “wawasan Nusantara”, menurut point-to-point theory yang digagas oleh salah seorang bapak bangsa kita, yaitu Ir. H. Djuanda, garis batas teritorial maritim negara Kepulauan Indonesia adalah 12 mil laut dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
Di sebelah barat Natuna ada Malaysia dan Thailand. Sebelah utaranya ada Vietnam dan China. Lalu di sebelah timurnya ada Filipina. Maka jika D-Alpha ini dikelola sendiri oleh perusahaan migas nasional akan sangat besar maknanya bagi kepentingan geopolitik, geostrategi, dan – last but not least – kedaulatan negara kita di dunia internasional. Seperti yang beberapa kali kita dengar, di sebelah utara Laut Natuna, yaitu di Laut China Selatan, sering terjadi perselisihan faham dari beberapa negara karena memperebutkan suatu gugus pulau atau garis batas wilayah kemaritiman. Oleh sebab itu, yang namanya penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan itu sangat penting artinya bagi wibawa dan ketahanan nasional sebuah bangsa.
Tetapi, kalau pertanyaannya apakah Pertamina mampu mengelola sendiri lapangan gas Natuna D-Aplha, maka tentunya yang dapat memberi jawaban paling akurat terhadap pertanyaan ini adalah pihak Pertamina sendiri. Mari kita lihat, kira-kira persyaratan apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan migas nasional agar mampu mengelola lapangan gas raksasa ini.
Pertama, perusahaan itu harus mampu secara finansial. Biaya pengembangan lapangan Natuna D-Alpha secara penuh bisa mencapai 52 milyar dollar AS. Dengan kurs yang sekarang berarti nilai ini lebih kurang setara dengan Rp 600 triliun – hampir dua pertiga anggaran belanja negara menurut APBN-P 2008. Sebesar apapun perusahaannya, termasuk Shell atau ExxonMobil sendiri, akan keteter dengan biaya sebesar ini. Barangkali inilah salah satu penyebab mengapa ExxonMobil mengulur-ngulur waktu, tak kunjung mengkomersialkan blok ini sehingga kontrak harus diterminasi. Berapa kekayaan Pertamina? Menurut berita yang beredar di berbagai media, nilai aset Pertamina di awal tahun 2008 setelah diadakan perhitungan ulang sebesar Rp 152 triliun – tidak termasuk kilang LNG Arun dan Bontang. Modal setor Pertamina menurut neraca awal sebesar Rp 83 triliun. Keuntungan bersih di tahun 2008 sebesar Rp 30 triliun. Bisa diperkirakan seberapa besar kemampuan finansial Pertamina dibandingkan biaya untuk mengembangkan D-Alpha.
Kedua, mampu secara iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Yang namanya industri migas itu padat teknologi. Ada dua tantangan iptek terbesar dalam mengeksploitasi gas di lapangan Natuna D-Alpha: lokasinya yang berada di perairan laut dalam dan gas yang kandungan CO2-nya mencapai 70%. Hingga saat ini belum ada perusahaan yang diketahui pasti bisa memisahkan kandungan CO2 sebesar ini, meskipun Bill Spence, Vice President Carbon Dioxide Shell International, mengklaim pihaknya memiliki teknologi yang dapat memisahkan kadar CO2 hingga 90% (majalah Indocita edisi April 2009). Tetapi seiring dengan isu pemanasan global dan industri yang harus environmentally friendly, teknologi tersebut diharapkan tidak hanya sekedar mampu memisahkan CO2 tetapi juga mampu mengolahnya agar bisa diinjeksikan kembali kedalam reservoar gasnya di dalam perut bumi. Sebab dengan kadar CO2 sebesar ini, tidak mungkin bisa terserap semuanya untuk konsumsi komersial – untuk produk minuman penyegar misalnya.
Ketiga, mampu secara SDM (sumber daya manusia). Karena melibatkan biaya, iptek, dan resiko yang sangat tinggi, maka perusahaan yang mengeloala D-Alpha ini harus memiliki kualitas SDM prima agar manajemen teknis, operasional, dan business process-nya pun berkualitas paripurna. Muhammad Abduh, komisaris Pertamina, mengatakan, diperlukan SDM yang super tangguh di Pertamina untuk menjadi world class company, faktor utama penentu keberhasilan adalah “the man behind the gun” (majalah Indocita edisi April 2009). Kunci keberhasilan Petronas adalah kemampuan perusahaan migas Malaysia ini dalam mentransformasikan “budaya Melayu” menjadi budaya produtif kelas dunia. Hanya dalam dua dasawarsa Petronas berhasil mengungguli gurunya – Pertamina. Kalau praktek-praktek tanpa sense of urgency masih membudaya (contoh kecilnya email jarang dibuka, instruksi ke bawahan masih memakai nota disposisi, sehingga mungkin instruksi baru dibaca bawahannya di sore hari atau keesokan harinya – jika berbeda gedung) maka masih memerlukan waktu dan perjalanan panjang bagi Pertamina untuk menyandang predikat top notch world class company. Tampaknya, seperti dilontarkan beberapa pengamat, budaya kelas dunia di tubuh Pertamina baru menyentuh level pimpinan tertinggi, tetapi tidak di lini manajemen menengah ke bawah atau di level operasionalnya. Budaya kerja Pertamina dalam banyak hal masih dipengaruhi oleh gaya budaya lama ketika dulu Pertamina masih menjadi mandor perusahaan-perusahaan migas asing sebelum diberlakukannya UU Migas No 22/2001.
Keempat, memiliki kemandirian. Mandiri dalam mengambil keputusan bisnis. Kalau begitu gampang diintervensi oleh para elit di pemerintahan ataupun elit politik, maka dapat dikatakan perusahaan itu tidak mampu mandiri, atau istilah kerennya tidak memiliki ‘kedaulatan’ dalam berbisnis. Orang sudah maklum bahwa intervensi dari luar ke dalam tubuh Pertamina itu selalu ada. Dan biasanya korban intervensi itu adalah pimpinan Pertamina yang begitu gampangnya digonta-ganti. Adanya intervensi ini diamini sendiri oleh Baihaki Hakim, Dirut Pertamina periode 2000-2003 (Kompas.com, 5 Februari 2009). Bayangkan, betapa repotnya kalau proyek raksasa dan memiliki makna super strategis seukuran Natuna D-Alpha dikelola oleh perusahaan yang tidak memiliki kedaulatan. Bukan apa-apa, karena yang namanya intervensi itu biasanya untuk kepentingan politik-ekonomi pribadi atau kelompok, belum tentu untuk kepentingan bangsa. Memang Pertamina mesti menjalankan PSO (Public Service Obligation), namun bila menyangkut keputusan bisnis untuk memajukan dirinya, tetaplah dia harus memiliki kedaulatan berusaha.
Kelima, kondisi eksternalnya harus kondusif – pemerintah mesti mendukung dan bahkan menstimulus Pertamina agar maju. Jangan sedikit-sedikit melakukan intervensi. Petronas, meskipun menyandang status BUMN, namun diperlakukan pemerintah Malaysia sebagai entitas bisnis sepenuhnya. Petronas hanya menyetor pajak ke pemerintahnya. Sementara Pertamina, selain menyetor pajak, separuh dari dividennya juga disetorkan ke pemerintah.
Keenam, memiliki kemauan kuat dan berani mengambil resiko. Tanpa kemauan dan keberanian kuat, mustahil untuk mengelola lapangan gas sekaliber Natuna D-Alpha ini. Para pengamat berpendapat, Pertamina selama ini kurang ‘greget’ dalam merambah bisnis sektor hulu. Lebih sibuk berkutat di sektor hilir. Ini terlihat dari minimnya kegiatan eksplorasi yang dilakukan Pertamina. Padahal di tahun 2008 sekitar 70% dari keuntungan Pertamina diperoleh dari kegiatan di sektor hulu migas.
Itulah beberapa persyaratan yang menurut saya harus dimiliki oleh perusahaan migas nasional jika ingin menggarap sendiri blok Natuna D-Alpha. Berdasarkan berita yang beredar, pemerintah telah memberi mandat kepada Pertamina untuk mengelola blok ini. Kembali saya mengutip majalah Indocita edisi April 2009, Evita Legowo – Dirjen Migas – mengatakan, Pertamina dibebaskan untuk memlih patner. Lebih lanjut Ibu Evita malah mengatakan Natuna D-Alpha memang cukup penting, tetapi bukan yang terpenting. Mungkin Ibu Evita melontarkan pendapatnya ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, tidak mempertimbangkan sisi strategis yang menyangkut masalah kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Adanya kenyataan bahwa Pertamina saat ini sedang melakukan proses seleksi terhadap 8 perusahaan migas asing (termasuk Shell dan ExxonMobil) untuk menjadi patnernya, sudah cukup mengindikasikan bahwa Pertamina memang tidak cukup memiliki sumberdaya untuk mengembangkan Natuna D-Alpha sendirian; terlepas dari pendapat berbagai pihak yang mengatakan Pertamina pasti mampu melakukannya sendiri.
Lantas, jika memang Pertamina harus bermitra dengan perusahaan migas asing atau membentuk semacam konsorsium untuk mengembangkan Natuna D-Alpha, bagaimana tanggapan kita? Menurut saya, it’s not the end of the world – bukan berarti kiamat. Pertamina boleh saja membentuk konsorsium, tetapi tetap Pertamina yang harus jadi leader (pimpinannya). Jangan seperti di Blok Cepu, ExxonMobil yang jadi pimpinannya. Satu hal yang senantiasa mesti diingat, pandanglah juga Natuna D-Alpha dari sisi kedaulatan bangsa, jangan semata dari sisi bisnis, karena lokasinya berada di wilayah utara batas kemaritiman Kepulauan Indonesia. Maka seharusnyalah perusahaan migas nasional yang memimpin, agar kepentingannyapun semaksimal mungkin berpihak pada kepentingan nasional.
No comments:
Post a Comment