Fatwa Haram untuk Golput (…???)

Dalam seminggu terakhir cukup gencar diberitakan, terutama dalam media elektronik on-line, tentang adanya pemikiran agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa “haram” bagi orang-orang yang pada Pemilu 2009 mendatang tidak mau menggunakan hak pilihnya, alias “golput” atau “golongan putih”. Wacana tersebut pertama kali digulirkan oleh Pak Hidayat Nurwahid, Ketua MPR kita. Beliau salah seorang tokoh yang saya kagumi karena selama ini konsisten dalam memberi tauladan kebersahajaan seorang pemimpin. Kalau sedang dalam perjalanan dinas, konon beliau tidak mau menginap di hotel mewah berbintang. Saya juga pernah melihat beliau menggunakan kendaraan dinas jenis sedan 1600 cc dengan pengawalan yang sangat minim (hanya satu orang ajudan yang saya lihat) ketika beliau berkesempatan memberi ceramah dalam suatu majelis taklim. Bandingkan dengan banyak pejabat tinggi lain yang menggunakan kendaraan dinas dengan mesin berkapasitas lebih dari 3000 cc, bahkan ada yang menggunakan kendaraan jenis SUV 4x4 bermesin 4000-an cc seakan mau menjelajah medan off-road penuh lumpur.

Pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas alasan Pak Hidayat Nurwahid menggelontorkan wacana fatwa haram ini. Media massa sudah banyak membahasnya, berikut pro-kontra (lebih banyak yang kontra) terhadap ide fatwa tersebut. Saya hanya ingin memberikan pendapat pribadi – dari sudut pandang seorang yang bukan politisi – mengapa fenomena golput akhir-akhir ini makin merebak.

Setelah Orde Baru runtuh, bangsa Indonesia mengalami euforia politik yang luar biasa. Semua tatanan yang sudah mapan di jaman Orde Baru cenderung dirombak semua. Yang terasa menonjol adalah hampir semua sektor sekarang ini mau diliberalkan. Termasuk pendidikan. Mengingat mayoritas rakyat Indonesia ini belum cukup memiliki ketahanan untuk menghadapi liberalisasi karena masih dihadapkan pada isu-isu fundamental sehari-hari, seperti misalnya bagaimana caranya agar bisa hidup cukup makan dan cukup minum, maka semakin cepat proses liberalisasi itu berjalan, semakin kita berpotensi untuk diombang-ambingkan oleh kepentingan para kapitalis. Kalau kita mau jujur, tidak semua produk Order Baru itu jelek.

Parlemen (DPR) saat ini memperoleh kekuasaan yang luar biasa sebagai pengawas jalannya pemerintahan eksekutif. Makanya banyak yang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang bukan-bukan: presidentil bukan, parlementer bukan. Dibilang presidentil tetapi parlemen begitu berkuasanya. Dibilang parlementer tetapi kepala pemerintahan kita bukan perdana menteri. Pendek kata, sekarang ini eranya partai politik (parpol). Dalam banyak hal merekalah penentu terakhir (final decision maker) kebijakan pemerintahan melalui kader-kader yang mereka dudukkan di legislatif maupun eksekutif.

Saat awal “reformasi” rakyat begitu menaruh harapan akan adanya perubahan cepat di segala bidang agar bangsa ini segera bangkit dari keterpurukan. Makanya nama era pasca Orde Baru diberi nama “orde reformasi”. Harapan besar itu antara lain disandarkan pada parpol. Tetapi apa lacur, semakin hari tingkah polah kader-kader parpol itu makin mengecewakan rakyat. Sistem rekrutmen di parpol – baik untuk duduk di jajaran pengurus partai maupun yang duduk sebagai wakil di legislatif – belum mumpuni untuk menjaring kader “terbaik”, dalam artian: profesional dan bermoral. Malah politisi busuk yang banyak naik pentas. Kita lihat saja kasus suap yang melibatkan anggota DPR dalam penggolan proyek, pengangkatan pejabat strategis di lingkungan pemerintahan dan BUMN, serta pengesahan undang-undang. Kader terbaik – walau dalam beberapa hal masih ‘kecolongan’ juga – baru bisa terjaring untuk instansi yang menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ketat.

Satu per satu bintang korupsi bertebaran. Janji yang mereka lontarkan saat kampanye hanya tinggal janji, kenyataannya mereka tidak amanah. Makin lama makin kelihatan bahwa banyak di antara mereka yang hanya memperbesar pundi-pundinya. Para elit parpol dan kadernya yang duduk di legislatif dan pemerintahan dinilai banyak kalangan tidak betul-betul bersungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan. Dalam beberapa hal malah terjadi proses pemiskinan secara sistematik; seperti misalnya pendirian mall tepat di jantung pasar tradisional, penggusuran kampung nelayan yang sudah turun temurun, serta penggusuran pedagang kaki lima yang tidak dicarikan solusi penempatannya. Beban hidup dirasakan rakyat makin lama makin menghimpit. Banyak orang frustrasi, sampai-sampai ada yang bunuh diri bersama anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Selain itu, dalam tatanan ekonomi makro, ketika menghadapi krisis finansial global pemerintah dengan sigap mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang terkesan hanya memproteksi pengusaha kelas kakap. Sementara pengusaha kecil berbasis usaha rumah tangga – yang berdasarkan pengalaman 10 tahun lalu terbukti tahan menghadapi badai krisis – masih dianaktirikan. Mungkin karena “kue”-nya dianggap kecil.

Berangkat dari kenyataan sehari-hari, beberapa hal yang menurut saya menyebabkan masyarakat menjadi golput – baik dalam pemilu nasional maupun pilkada – adalah:

(1) Penyebab fenomena golput yang paling utama adalah karena masyarakat tidak percaya lagi pada parpol. Parpol mengalami krisis kepercayaan.

(2) Masyarakat menilai kader-kader yang terpilih (baik di legislatif maupun pemerintahan) tidak amanah – tidak memenuhi janji-jani yang dilontarkan saat kampanye. Kampanye hanya dijadikan ajang agar dirinya terpilih saja, setelah terpilih janjinya terlupakan. Malah banyak politisi terpilih yang terlibat dalam kasus suap-menyuap dan korupsi. Sesuatu yang sangat dibenci oleh rakyat.

(3) Masyarakat – terutama di lapisan bawah yang menjadi mayoritas rakyat Indonesia – merasa bergantinya pemerintahan dan bergantinya para wakil rakyat tidak membawa perubahan ekonomi yang berarti. Akibatnya masyarakat jadi apatis. Makanya dalam beberapa pilkada persentase golput sampai mencapai lebih dari 40%. Kalau sudah seperti ini tingginya persentase golput, berarti kepala daerah yang terpilih tidak memperoleh legitimasi dari rakyatnya.

Bagaimana mengeliminir golput? Saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan harus ada semacam gerakan kultural untuk mengembalikan semangat memilih, kampanye besar-besaran melibatkan semua kelompok dalam masyarakat untuk melawan golput, atau pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih pemula untuk tidak menjadi golput. Menurut saya, kalau mau mengeliminir golput, ya hilangkan dulu akar penyebabnya, bukan symptom-nya. Ibarat symptom sakit kepala, penyebabnya banyak: bisa hipertensi, bisa sinusitis, bisa migrain, bisa syaraf leher kejepit, bisa kurang tidur, bisa stress, bisa kanker – alias kantong kering. Kalau hanya sekedar mau menghilangkan symptom sakit kepala, minum saja paracetamol.

Lalu apakah orang-orang golput – yang pada dasarnya bukan karena ‘kesalahan’ mereka ini – layak diberi fatwa haram? Praktek kehidupan bernegara kita sudah kadung sekuler. Maka tidak perlu mencampur-adukkan politik dengan agama. Jangan sampai agama ternodai gara-gara urusan politik. Banyak partai berbasis agama ditinggalkan konstituennya karena kehilangan orientasi. Yang paling penting untuk dilakukan adalah – sekali lagi – menghilangkan akar penyebab timbulnya golput itu. Kalau parpol mampu mengangkat orang-orang terbaik dan mengemban amanah (bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan; bersungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan) maka golput dengan sendirinya akan berkurang. Gairah memilih akan timbul kembali. Semua itu berpulang pada parpol itu sendiri.