Mengapa Indonesia Boros Energi?

Pada artikel berjudul “Elastisitas dan Intensitas Energi: Indonesia Boros Energi (?)” yang saya posting pada tanggal 27 Nopember 2008, ada seorang pengunjung blog bernama Pak Arifin (saya panggil “pak” saja ya, soalnya saya tidak tahu usianya berapa) memberikan komentarnya. Pak Arifin mempertanyakan, dengan adanya fakta bahwa bangsa Indonesia boros energi, mengapa tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap komponen bangsa ini untuk segera melakukan penghematan energi. Yang ada hanya sebatas wacana dan wacana. Demikian antara lain yang menjadi keprihatinan Pak Arifin.

Saya mencoba menelaah, kenapa sih kok bangsa kita ini boros energi. Terlebih dahulu saya ingin sedikit cerita tentang background saya. Sehari-hari saya bekerja di instansi swasta. Jadi saya sama sekali tidak berada pada posisi sebagai perancang atau pengambil kebijakan. Bahkan saya juga - sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia - sering menjadi korban dari kebijakan itu sendiri. Dalam bidang energi, saya hanyalah seorang pembelajar - bukan pakar; dan, karena itu, jangan samakan kualitas analisa saya dengan para ahli seperti Pak Kurtubi, misalnya. Saya tertarik dengan isu energi karena saya berpendapat bahwa energi sangat berkaitan erat dengan ketahanan bangsa. Masalah energi adalah masalah kita semua, bukan hanya monopoli para ahli atau pengambil kebijakan. Energi menyangkut kepentingan strategis. Saking strategisnya, para futurolog mengatakan, andai terjadi perang dunia lagi, maka peperangan tersebut terjadi karena rebutan sumber energi. Tentu saja kita berharap apa yang diramalkan oleh para futurolog ini tidak terjadi, karena sangat mengerikan. Semoga semua ras manusia di dunia ini makin dapat berpikir bijak, makin dapat menyingkirkan ego dan keserakahannya. Seperti pernah dikatakan Mahatma Ghandi, “Dunia ini pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan seseorang.” The world is enough for everyone’s needs, but not for someone’s greed. Saya sering mengutip ucapan Gandhi ini karena maknanya sangat dalam. Dalam al-Quran sendiri dikatakan bahwa bencana, kerusakan di daratan, dan kerusakan di lautan adalah akibat keserakahan manusia. Keserakahan untuk menguasai sumber daya bagi dirinya atau kelompoknya sendiri, tanpa mau berbagi dengan kelompok lain yang sama-sama membutuhkan.

Ada beberapa faktor yang menurut perspektif saya menjadi penyebab bangsa ini boros energi:

(1) Budaya tidak efisien. Marilah kita menerima kenyataan dengan kepala dingin dan lapang dada bahwa bangsa kita belum memiliki budaya efisien, dan karenanya sering boros - termasuk boros energi. Efisien disini artinya dengan memanfaatkan sumber daya dan faktor produksi seminimum mungkin, biaya serendah mungkin, serta dengan waktu sesingkat mungkin, dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin. Kita belum bisa mentransformasikan nilai budaya universal ini ke dalam budaya kita. Ditambah dengan budaya ceroboh dan sembrono, maka tingkat keborosan itu makin menjadi. Lihat saja, setiap menjelang akhir tahun, yang namanya anggaran belanja itu (baik yang bersumber dari APBN maupun APBD) langsung habis, tanpa saldo. Lalu kita lihat para elit kita yang gandrung bepergian ke luar negeri dengan dalih studi banding. Entah apa gerangan kemaslahatan bagi rakyat yang mereka hasilkan dari jalan-jalan ke luar negeri itu. Budaya tidak efisien ini pulalah yang memicu praktek-praktek korupsi di negeri tercinta ini.

(2) Harga energi yang murah. Tingkat konsumsi energi mengikuti hukum supply-demand. Kalau harga murah, orang akan banyak membeli. Ditambah dengan ketersediannya yang banyak (gampang diperoleh), orang cenderung tidak perduli dengan penghematan energi. Konsumsinya bahkan sering berlebihan. Ini acapkali terjadi di sektor transportasi. Selama harga murah itu memang terjadi karena mekanisme pasar, atau memang harga keekonomian, tidak begitu jadi masalah. Akan tetapi, jika harga murah itu karena subsidi (seperti BBM), maka tentu saja masalah akan timbul. APBN akan tertekan. Anggaran subsidi yang mungkin pada mulanya untuk pendidikan, kesehatan, raskin, dan pengentasan kemiskinan lainnya akan tersedot untuk menambah anggaran belanja subsidi energi. Orang kaya sangat menikmati subsidi ini. Makanya banyak orang pintar berpendapat bahwa kebijakan subsidi yang menyubsidi komoditas itu tidak tepat sasaran, lebih baik orangnya langsung yang diberi subsidi.

(3) Diversifikasi energi jalan di tempat. Multatuli (nama samaran Douwes Dekker) mengatakan Indonesia adalah zamrud di khatulistiwa. Indonesia is an emerald in the equator. Beberapa orang mengatakan Indonesia ini ibarat sekeping tanah surga yang terlempar ke dunia fana. Apa maksud kata-kata itu? Karena Indonesia, di samping alamnya indah, juga dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang sangat beragam. Hanya saja bangsa kita ini belum pandai mencerna ayat-ayat Tuhan itu, sehingga banyak energi alternatif yang berlimpah itu belum termanfaatkan secara maksimal. Selain energi fosil yang bisa habis (minyak, gas, dan batubara), kita dikaruniai berbagai sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, bio massa, tenaga air, energi panas matahari, tenaga angin, dan tenaga samudera.

Untuk panas bumi, Indonesia memiliki 40% dari total potensi dunia, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 4%. Di Pulau Nusa Penida, Bali, delapan dari sembilan unit pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas total 735 kW tidak berfungsi. Di Jakarta pada awal tahun 1990-an ada sekitar 10 pom bensin yang menyediakan pengisian BBG untuk kendaraan pribadi maupun taxi. Sekarang pom bensin yang menyediakan BBG mungkin hanya tinggal dua saja. Sektor transportasi masih sembilan puluh sekian persen - kalau tidak dapat dikatakan nyaris seratus persen - tergantung pada BBM. Ini beberapa contoh yang saya maksudkan dengan diversifikasi energi masih jalan di tempat. Pemborosan itu akan terasa manakala kita hanya tergantung pada satu macam jenis energi yang cadangannya makin lama makin menipis - seperti minyak bumi. Padahal energi terbarukan memiliki sumber yang tidak pernah habis, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan benar.

Konon harga bensin bersubsidi di Tehran, Iran, tidak sampai separuh dari harga bensin bersubsidi di Indonesia. Tetapi Pemerintah Iran telah berhasil mengkonversi BBM menjadi BBG untuk konsumsi kendaraan bermotor di Iran. Bensin bersubsidi tetap dijual, tetapi harus mengantri sepanjang lebih 1 km kalau ingin beli bensin bersubsidi. Akibatnya orang ‘terpaksa’ beli BBG yang walaupun dijual dengan harga keekonomian tetapi tetap masih terjangkau oleh warga Iran. Sementara di Indonesia, konversi dari minyak tanah ke elpiji getol dilakukan. Akan tetapi, setelah banyak orang beralih ke elpiji, pasokan elpiji sering raib di pasaran. Mau masak sulit, minyak tanah sudah tidak ada lagi. Dan, jangan lupa, elpiji itu sendiri bahan mentahnya adalah minyak bumi (LPG = Liquefied Petroleum Gas). Jadi memakai elpiji bukan berarti menghemat konsumsi minyak bumi.

(4) Kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Sejak tahun 2000 terjadi lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Menurut sumber dari Pertamina, di tahun 2005 saja ada sekitar 47 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia dengan komposisi 33,5 juta kendaraan roda dua dan 13,5 juta kendaraan roda empat. Para produsen dan dealer kendaraan bermotor berlomba-lomba meningkatkan volume penjualannya, bahkan dengan skema pembelian yang sangat ringan - menyicil tanpa uang muka. Hal ini menambah kemacetan yang luar biasa di kota-kota besar. Sering kita dengar di radio pemantau lalu lintas, untuk menempuh jarak beberapa ratus meter saja diperlukan waktu satu jam. Betapa borosnya energi yang dikonsumsi kendaraan.

(5) Sarana dan prasarana transportasi publik belum memadai. Sarana transportasi publik yang cepat, sehat, aman, dan nyaman belum menjadi fokus kebijakan dalam sektor transportasi. Kebijakan selama ini (seperti penambahan jalan tol, jalan layang, dan under pass) justru makin memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Akibatnya orang yang mampu membeli kendaraan enggan memanfaatkan kendaraan umum. Satu kendaraan pribadi sering hanya berisikan satu orang. Sungguh boros energi! Jakarta baru memulainya dengan busway, walau belum dapat dikatakan optimal karena belum menjangkau jauh sampai ke kota-kota satelit DKI dimana sekitar empat juta orang yang berkantor di wilayah DKI melakukan mobilisasi pulang-pergi setiap hari kerja. Pembangunan jalur busway ‘menyerobot’ lajur yang sudah ada, terjadi pengurangan lajur bagi pengguna kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi makin menumpuk, memperparah kemacetan.

(6) Kebijakan yang justru menambah pemborosan energi. Ada beberapa kebijakan yang justru makin menambah pemborosan energi, khususnya terjadi di Jakarta:

a. Kebijakan mobil berpenumpang minimal 3 orang pada jam-jam sibuk di hari kerja (jam 07.00 s.d. 10.00 dan jam 16.30 s.d. 19.00) untuk mobil yang melewati jalan-jalan protokol di Jakarta. Kebijakan ini bukan mengurangi kemacetan, tetapi hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan kelas 2 atau jalan lain yang kelasnya lebih kecil. Karena banyak mobil beralih ke jalan-jalan yang kebih kecil, maka tentu saja tingkat kemacetan makin parah. Semakin macet berarti semakin boros energi. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Paling-paling hanya VIP atau VVIP yang ingin leluasa melewati jalan protokol.

b. Mulai Januari 2009 Pemerintah DKI menerapkan jam masuk sekolah pada jam 06.30 pagi, dengan justifikasi agar arus orang terbagi: pertama anak sekolah dulu yang berangkat, baru kemudian disusul oleh pegawai atau karyawan yang bekerja di wilayah DKI. Belum ketahuan apakah ini bakal efektif. Secara umum yang terjadi selama ini adalah bahwa orang tua dan anaknya - bila menggunakan kendaraan pribadi - berangkat bersamaan. Ini juga tujuannya untuk menghemat pengeluaran, termasuk menghemat biaya energi. Bagi orang kaya yang memiliki banyak kendaraan, kemungkinan dia akan menggunakan mobil lebih dari satu jika kebijakan ini diimpelementasikan. Mobil pertama untuk mengantar anaknya dulu (pakai supir), mobil kedua untuk dirinya berangkat ke kantor, mobil ketiga untuk istrinya, mobil keempat untuk anaknya yang lain lagi, dst. Makin banyak kendaraan yang dipakai makin boros energi. Kasihan sekali anak-anak sekolah yang dikorbankan oleh kebijakan ini, dipaksa bangun lebih pagi lagi.

(7) Tidak ada tauladan dari pimpinan. Para pimpinan, baik di pemerintahan maupun swasta, menggunakan kendaraan dinas ber-cc besar (2000 cc ke atas). Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi cc-nya. Makin tinggi cc kendaraan makin boros konsumsi energinya. Pejabat eselon satu kendaraannya 3000 cc. Beberapa pejabat tinggi, baik pusat maupun daerah, dengan santainya menggunakan kendaraan jenis SUV 4x4 dengan mesin berkapasitas 4000-an cc yang sebetulnya lebih cocok untuk medan off-road berlumpur itu. Semuanya pakai BBM. Inilah contoh tidak adanya tauladan dari pimpinan untuk secara serius melakukan penghematan energi. Makin mewah dan makin besar cc kendaraannya makin menaikkan gengsi, toh? Belum lagi beberapa unit mobil dan motor besar ikut mengawal.

(8) Rumah tangga belum berpola pikir hemat energi. Mayoritas rumah tangga mengkonsumsi listrik bertarif subsidi (harga energi murah). Ditambah dengan belum memasyarakatnya budaya efisien, pemakaian energi di rumah tanggapun cenderung boros. Belum semua menyadari untuk segera mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan.

(9) Bangunan berarsitektur post-modern yang tidak ramah energi. Akhir-akhir ini bangunan perkantoran dan rumah di Indonesia banyak mengadopsi - bahkan meng-copy paste - arsitektur post-modern dari negara-negara Barat yang beriklim dingin itu. Arsitektur bangunan tersebut - menurut pendapat saya - tidak ‘ramah energi’ untuk ukuran daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Sebut saja gedung yang 100% dindingnya berlapis kaca. Efek radiasi matahari berlebihan yang menembus kaca mengakibatkan penyejuk ruangan (AC) bekerja lebih berat. Akibatnya mengkonsumsi energi listrik lebih banyak. Lalu rumah-rumah model minimalis. Modelnya banyak bermain dengan beton, minim kanopi, minim ventilasi, dan banyak bermain dengan kaca. Bukaan cahaya memang banyak, tetapi hawa panas berlebihan di dalam rumah. Akibatnya penghuninya terpaksa mesti sering menyalakan penyejuk ruangan. Boros listrik. Romo Mangunwijaya (alm.) pada tahun 1980-an mengarang buku berjudul “Fisika Bangunan”. Dalam buku tersebut Romo menjelaskan secara filosofis betapa idealnya arsitektur bangunan tradisional Indonesia untuk iklim tropis.

Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan mengapa bangsa kita boros energi. Tentunya masih banyak faktor penyebab lain. Di antara beberapa faktor tersebut ada yang sifatnya dominan dan ada yang tidak begitu signifikan dalam menyebabkan terjadinya pemborosan energi. Ada yang skalanya hanya sebatas kota-kota besar saja, ada yang skalanya bersifat nasional. Menurut pendapat saya, faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya pemborosan energi adalah faktor budaya: budaya tidak efisien. Jika nilai budaya efisien dapat ditanamkan dalam hati insan manusia Indonesia, maka hal-hal yang sifatnya operasional akan mengikuti falsafah nilai budaya ini.

Bagaimana cara mengatasi pemborosan energi? Saya tidak ingin memaparkannya dalam artikel ini karena, di samping nanti artikel ini jadi terlalu panjang, sudah banyak sekali tulisan serta rumusan kebijakan dari para ahli dan institusi pemerintah tentang penghematan energi. Artikel yang saya posting pada tanggal 10 Desember 2008 sedikit banyak mengurai langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah dalam melakukan penghematan energi.

Lantas bagaimana jika kita merasa bahwa implementasi kebijakan hemat energi yang dilakukan pemerintah itu jalan di tempat, hanya sebatas wacana dan berakhir di kepala para intelektualitas saja? Tak usah gundah! Seperti yang saya katakan di muka bahwa masalah energi adalah masalah kita bersama. Maka marilah kita mulai langkah penghematan energi itu dari diri dan keluarga kita sendiri demi generasi mendatang. Lakukan apa yang bisa segera dilakukan. Tanamkan budaya “hidup efisien” pada diri anak-anak kita. Perubahan yang paling efektif adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri.