Quo Vadis PERTAMINA? [1]

Jumat pagi, 23 Januari 2009, ketika sedang terseok-seok di tengah kemacetan lalu lintas, saya – seperti biasa – mendengarkan siaran radio BBC versi Bahasa Indonesia yang dipancarkan oleh Elshinta. Dalam siaran tersebut diberitakan bahwa tak lama lagi Pak Ari H. Sumarno, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sekarang, akan segera diganti. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beberapa kandidat akan digelar dalam waktu dekat.

Mendengar berita tersebut saya tidak terlalu terkejut. Di negara kita saat ini yang namanya gonta-ganti pejabat BUMN atau instansi pemerintah strategis lainnya sudah jadi kebiasaan. Menneg BUMN Sofyan Djalil pun seperti yang dilansir oleh berbagai media pada tanggal 24 Januari 2009 mengatakan tidak ada lama masa jabatan yang pasti bagi pimpinan BUMN, setiap saat bisa saja digantikan. Memang ada beberapa catatan di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 yang mencuat menjadi topik panas di media massa.

Pertengahan Nopember 2008, ketika pertama kalinya BBM jenis premium turun dari Rp 6000 menjadi Rp 5500 per liter, terjadi kelangkaan premium. Pertamina ketika itu menjamin bahwa pasokan BBM cukup. Kelangkaan ternyata terjadi karena adanya sejumlah SPBU yang ‘menahan’ BBM akibat adanya selisih harga beli dan harga jual. Mereka membeli dengan harga Rp 6000 per liter, lalu harus menjual dengan harga Rp 5500 per liter. Para pengusaha SPBU yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) meminta Pertamina agar menyelesaikan ganti rugi. Satu hal yang kurang diantisipasi secara cantik oleh Partamina. Mungkin karena di masa-masa sebelumnya setiap ada kenaikan harga BBM – dimana harga jual lebih tinggi dari harga beli – para pengusaha SPBU tidak pernah protes. Ya, memang hal yang sangat manusiawi: kalau untung, diam; kalau rugi, protes.

Di bulan Desember 2008 terjadi kelangkaan elpiji. Antrian elpiji terjadi dimana-mana. Pertamina terpaksa melipatgandakan pasokan elpiji. Sejak awal penerapan kebijakan konversi bahan bakar untuk rumah tangga dari minyak tanah ke elpiji memang sering timbul masalah. Untuk pasokan elpiji sampai saat ini Pertamina masih memonopolinya secara alami. Monopoli alami terhadap satu jenis komoditas bisa terjadi manakala tidak satupun perusahaan lain yang berminat jadi pemasok komoditas tersebut.

Di minggu terakhir Desember 2008, mulai liburan natal sampai tahun baru, terjadi lagi kelangkaan BBM di berbagai tempat. Lagi-lagi Pertamina mengeluarkan press release bahwa pasokan BBM cukup. Gangguan distribusi BBM di penghujung tahun terjadi karena adanya perubahan sistem transaksi di depo Pertamina dari transaksi manual ke sistem komputerisasi, agar tidak ada lagi yang namanya DO (delivery oder) bodong yang selama ini sering disalahgunakan para spekulan. Memang tidak mudah untuk berubah.

Kasus terakhir, pada malam hari tanggal 18 Januari 2009 terjadi kebakaran di tangki pengumpul No. 24 Depo Pertamina Plumpang yang berisikan 5 juta liter premium. Dengan harga Rp 4500 per liter berarti nilai kerugian dari premiumnya saja sebesar Rp 22,5 miliar. Belum lagi kerugian akibat rusaknya fasilitas dan sempat tersendatnya distribusi BBM.

Tak pelak dengan adanya beberapa catatan di atas, Pertamina langsung jadi sorotan. Beberapa kalangan langsung memberi nilai merah pada rapor Pertamina. Presiden SBY sendiri sempat memberikan komentar ‘tidak happy’ atas terjadinya kelangkaan BBM pada musim liburan akhir tahun lalu. Usulan pergantian pimpinanpun langsung merebak. Di televisi, pasca kebakaran depo, terlihat begitu ‘galak’-nya anggota dewan melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Dirut Pertamina. Persoalan yang sebetulnya domain bisnis berpindah ke domain politik.

Banyak orang menaruh harapan agar Pertamina menjadi perusahaan migas kelas dunia yang dapat mengharumkan nama bangsanya, seperti halnya yang telah berhasil dilakukan oleh Petronas (BUMN migas milik Malaysia) dan Statoil (BUMN migas milik Norwegia). Kalau kita ingin memberikan penilaian secara berimbang, kejadian yang menyebabkan nilai rapor merah di atas belum tentu murni kesalahan Pertamina.

Kelangkaan BBM pada pertengahan Nopember 2008 terjadi karena para pengusaha SPBU yang ‘ngambek’ minta ganti rugi. Hal ini kemudian diselesaikan oleh Pertamina. Kelangkaan elpiji bukan semata-mata karena langkanya pasokan. Bisa terjadi karena permintaan yang tiba-tiba melonjak di luar forecast yang biasanya, bisa terjadi karena ulah para spekulan, bisa juga terjadi karena ketidakakuratan data di lapangan yang sejak awal konversi sudah menimbulkan masalah. Adapun masa transisi dari sistem transaksi manual ke sistem elektronik di depo Pertamina memang bisa memperlambat distribusi BBM.

Yang agak mengherankan adalah masih dijumpainya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU sampai seminggu setelah kebakaran di Depo Plumpang. Padahal pihak Pertamina sudah menjamin ketercukupan pasokan. Secara logika semestinya distribusi BBM tidak terlalu lama terkendala karena depo Pertamina tidak cuma satu. Jangan-jangan ada pihak tertentu yang sengaja menghambat distribusi BBM ini agar angin pergantian pimpinan di tubuh Pertamina berhembus makin kencang. Entahlah.

Migas adalah komoditas strategis, dan karenanya Pertamina merupakan BUMN yang sangat strategis. Untuk saat ini, karena masih mendominasi usaha hilir migas, peranan Pertamina masih sangat besar sebagai penentu ketahanan energi nasional. Maka sebaiknya kebiasaan menggonta-ganti pimpinan pada BUMN strategis ini haruslah dilakukan dengan ekstra cermat, pertimbangan mendalam, dan dengan itikad yang tulus; jangan semata-mata untuk memenuhi konsumsi politik. Pasca Presiden Habibie, dari tahun 2000 sampai sekarang, sudah terjadi empat kali pergantian pimpinan di Pertamina. Berarti satu orang direktur utama hanya memiliki masa jabatan rata-rata dua tahun lebih sedikit. Bagaimana mungkin hasil kerja dapat maksimal dengan masa jabatan sependek ini. Ketika seorang pimpinan sudah berada di tengah rute perjalanan, tiba-tiba datang orang lain lagi menggantikannya, sehingga proses penataan harus diulang dari awal. Secerdas apapun pimpinan yang baru, pastilah mesti menata ulang proses bisnis dari awal, sebab sasaran (goals) yang ingin dicapainya belum tentu sama atau belum tentu sejalan dengan pimpinan yang lama.

Secara operasional, walaupun terjadi pergantian pucuk pimpinan, Pertamina masih tetap bisa menjalankan bisnis rutinnya. Tetapi manakala menyangkut perencanaan strategis (strategic planning) yang bersifat top-down (dari atas ke bawah), maka pergantian pucuk pimpinan secara tiba-tiba yang belum selesai masa jabatannya dapat menimbulkan semacam jeda atau ‘diskontinyuitas’.

Dikontinyuitas yang terjadi dalam suatu perusahaan bisa menimbulkan kerugian yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai opportunity cost, yaitu kerugian yang timbul akibat hilang atau terlewatkannya sebuah peluang. Opportunity cost ini besarnya belum tentu hanya sekadar berbanding lurus linier terhadap lamanya diskontinyuitas. Bisa berganda, bisa polinomial, bahkan bisa eksponensial. Selain itu, keseringan gonta-ganti pimpinan pada sebuah entitas bisnis bisa membuatnya jalan di tempat. Seperti yang terjadi dengan Pertamina, dengan berbagai kemudahan dan kekhususan (privileges) yang diberikan padanya, tetap saja banyak pihak berpendapat bahwa perkembangannya pasca Orde Baru relatif lamban alias kurang ‘greget’ - terutama masih sangat minimnya eksplorasi migas di daerah-daerah frontier. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena terlalu sering gonta-ganti pucuk pimpinan.

Hati-hatilah terhadap kebiasaan gonta-ganti pimpinan yang menurut pengamatan saya makin hari makin mewabah. Hal ini sangat beresiko. Apalagi pada BUMN strategis semacam Pertamina. Karena menyandang status sebagai BUMN, maka opportunity cost yang diderita Pertamina pada hakikatnya sama dengan kerugian yang diderita oleh bangsa Indonesia. Tata niaga yang dijalankan Pertamina sangat kompleks – dari hulu sampai hilir. Maka bukan tidak mungkin pimpinan yang baru nanti akan menjumpai batu sandungan juga, meski dalam bentuk yang lain. Dan kemudian digonta-ganti lagi. Sekedar untuk diketahui, di bawah kepemimpinan yang sekarang Pertamina menempati peringkat 30 di antara Top 100 Oil Companies di dunia. Pak Ari Sumarno menargetkan peringkat 15 di tahun 2018 mendatang.

Read more (Baca selengkapnya)...

Harga BBM Turun Lagi

Efektif 15 Januari 2009 harga BBM bersubsidi di SPBU Pertamina kembali diturunkan oleh pemerintah. Premium reguler berharga Rp 4500 per liter, solar juga berharga Rp 4500 per liter. Untuk premium berarti sudah terjadi penurunan harga secara bertahap sebanyak tiga kali dari harga semula Rp 6000 per liter pada pertengahan Nopember 2008.

Penurunan harga BBM ini tentunya disambut suka cita oleh masyarakat. Dengan harapan agar harga barang-barang dan biaya jasa-jasa lainpun ikut turun. Ketika harga BBM naik, efek dominonya luar biasa. Nyaris tidak ada produk, baik berupa barang maupun jasa, yang tidak ikut naik harganya. Kenaikan yang paling utama tentunya terjadi di sektor transportasi. Lalu disusul oleh produk lain yang biaya operasi atau biaya produksinya sangat sensitif terhadap harga BBM. Namun kenyataannya – paling tidak menurut yang saya amati dalam jangka pendek – penurunan harga BBM tidak serta merta menurunkan harga produk lainnya.

Di bidang transportasi darat, baru BUMN seperti PT. Kereta Api yang sudah mengumumkan penurunan tarif. Organisasi angkutan darat ORGANDA, dengan segala dalih (misalnya menunggu turunnya harga suku-cadang, menunggu pungli dan preman ditertibkan, dsb) masih ‘keukeuh’ tidak mau menurunkan tarifnya. Padahal ketika terjadi kenaikan harga BBM, Organda termasuk yang paling kencang menyuarakan kenaikan tarif. Berdasarkan hitung-hitungan kasar, porsi BBM pada transportasi darat mencapai 40% dari total biaya operasional. Jika harga BBM jenis premium turun sebanyak 25% jika dibandingkan harga bulan Nopember 2008, berarti cukup reasonable apabila tarif angkutan kota berbahan bakar jenis premium seperti mikrolet turun 10%. BBM jenis solar setelah dua kali turun harga terjadi penurunan total sebesar 18% (dari Rp 5500 menjadi Rp 4500 per liter). Maka angkutan darat jarak jauh (antar kota dan antar propinsi) yang menggunakan BBM jenis solar tarifnya bisa diturunkan sebesar 7%.

Di bidang transportasi laut, belum terdengar adanya pengumuman penurunan tarif oleh Pelni atau ASDP. Di bidang transportasi udara juga belum terdengar adanya pengumuman penurunan tarif oleh Garuda. Sementara para kompetitornya dari penerbangan swasta sudah sibuk menghitung-hitung penurunan tarif perjalanan udara. Walaupun jasa pelayaran dan penerbangan membeli BBM dengan harga keekonomian (bukan harga subsidi), tetapi harga keekonomian BBM juga turun.

Ya, memang berdasarkan pengalaman selama ini, kalau harga sudah naik sangat susah untuk turun kembali. Kita tunggu saja. Semoga turunnya harga BBM ini juga mempunyai efek domino – yaitu terjadinya penurunan harga berbagai produk (barang maupun jasa), sama halnya dengan ketika harganya naik. Di tengah melesunya ekonomi akibat krisis finansial global, turunnya harga berbagai komoditi merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Turunnya harga bisa menekan kenaikan biaya hidup, dan – karenanya – pertambahan jumlah penduduk miskinpun bisa ditekan.

Ketergantungan Indonesia terhadap minyak bumi masih sangat tinggi. Menurut data bauran energi (energy mix) yang saya peroleh tahun lalu dari salah satu sumber di Ditjen Migas, minyak bumi menelan porsi sebesar 51,7% terhadap total kebutuhan energi primer Indonesia. Sisanya gas alam sebesar 28,6%, batu bara 15,3%, tenaga air 3,1%, dan panas bumi 1,3%. Tenaga angin dan surya tidak dimasukkan, mungkin karena masih dalam kategori proyek observasi, belum komersial. Angka persentase bauran energi di atas berdasarkan konsumsi energi primer secara nasional, baik yang dikonsumsi oleh transportasi, rumah tangga, gedung perkantoran, industri, maupun pembangkit tenaga listrik. Jika kita hanya mengacu pada sektor transportasi saja, maka minyak bumi akan memakan porsi nyaris 100%. Kita bisa hitung betapa sedikitnya transportasi yang menggunakan bahan bakar non-BBM, seperti armada busway dan beberapa mobil taxi di Jakarta yang menggunakan BBG (bahan bakar gas).

Apakah penurunan harga BBM ini merupakan kebaikan hati pemerintah? Sepintas, karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, sepertinya ya. Sebetulnya yang menjadi trigger keputusan pemerintah ini adalah karena harga minyak dunia memang memperlihatkan tren yang terus menurun. Pada tanggal 16 Januari 2009 minyak mentah jenis light sweet di pasar New York seperti yang saya kutip dari WTRG Economics (http://www.wtrg.com/) berada di level US$ 36,51 per barel, atau US$ 0,2296 per liter (1 barel = 159 liter). Berdasarkan nilai tukar Rp 11.000 per US$, berarti harga minyak mentah light sweet Rp 2526 per liter. Berapa harganya setelah jadi BBM tentunya tergantung pada biaya konversi di pengilangan dan distribusinya. Makanya banyak pihak mengatakan semestinya harga premium bisa lebih murah lagi, antara Rp 3500 – Rp 4000 per liter.

Kita lihat harga BBM di Amerika Serikat. Menurut Energy Information Agency (http://www.eia.doe.gov/), harga premium di AS rata-rata US$ 1,784 per galon per tanggal 12 Januari 2009. Harga premium terendah di Colorado, yaitu US$ 1,547 per galon atau Rp 4478 per liter (1 galon = 3,8 liter). Sedangkan harga solar di AS rata-rata US$ 2,314 per galon; terendah US$ 2,235 per galon, atau Rp 6470 per liter. Kelihatannya harga solar di SPBU Pertamina memang masih harga subsidi. Sedangkan harga BBM jenis premium yang berlaku sekarang bukan lagi harga subsidi.

BBM – sebagai energi berbasis minyak bumi – merupakan komoditas yang sangat strategis, termasuk bisa dijadikan sebagai alat strategi politik. Penurunan harga BBM sangat pas momennya dengan jadwal hajatan politik di negeri ini. April 2009 mendatang akan diselenggarakan pemilu legislatif. Kemudian disusul pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak pelak penurunan harga BBM ini dijadikan komoditas politik bagi partai yang ingin menambah perolehan suara atau pihak-pihak yang mendukung pemangku jabatan sekarang. Menurut saya sah-sah saja. Namun satu hal: turunnya harga BBM ini bukanlah karena kebaikan hati pemerintah semata, melainkan suatu keharusan.

Bagi Indonesia yang ketergantungannya terhadap energi primer berbasis minyak bumi masih sangat tinggi, turunnya harga minyak dunia dapat menyebabkan sektor industri hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) menunda sejumlah proyeknya. Apalagi jika harga minyak berada di bawah level studi keekonomian mereka. Penundaan proyek akan mengakibatkan produksi minyak terus turun. Industri pendukung migaspun akan terpukul jika aktivitas di sektor hulu migas menurun.

Rendahnya harga minyak juga dapat mengakibatkan semakin mandegnya diversifikasi energi. Selain itu, rendahnya harga BBM ditambah dengan budaya tidak efisien pada masyarakat, ditambah lagi dengan masih adanya anggapan bahwa minyak kita masih berlimpah, dapat memicu terjadinya pemborosan energi. Padahal sejak tahun 2004 kita sudah jadi net-importer minyak bumi – konsumsi sudah melampaui produksi. Di tahun 2008 diperkirakan konsumsi minyak bumi kita mencapai kisaran 1,3 juta barel per hari, sementara produksi tinggal 970 ribu barel per hari.

Semoga penurunan harga minyak tersebut tidak mengurangi semangat bangsa ini untuk tetap melakukan konservasi (penghematan) dan diversifikasi energi. “Konservasi” dan “diversifikasi” adalah dua kata kunci untuk membentuk ketahanan energi di masa depan. Seyogyanyalah pemerintah yang ‘diuntungkan’ dari pengurangan beban subsidi dapat mengalihkan dana subsidi tersebut untuk membiayai berbagai insentif guna memacu pengembangan diversifikasi energi. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada minyak bumi dapat berdampak buruk pada pada sistem ketahanan energi kita.

Read more (Baca selengkapnya)...

Antara Manajer, Pimpinan, dan Pemimpin

Struktur kalimat pada judul artikel ini mirip judul lagu Iwan Fals: antara aku, kau, dan bekas pacarmu. Saya memang menggemari lagu-lagu Iwan Fals. Nabi Muhammad s.a.w. – seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (beberapa sumber menyebutkan mutafaq ‘alaih) – pernah bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Merujuk pada bunyi hadis di atas, pada dasarnya setiap orang memiliki watak kepemimpinan bawaan, walaupun setelah terjun ke dunia nyata memiliki derajat kemampuan dan tingkat jabatan yang berbeda-beda. Ada yang mampu memimpin kelompok besar, ada yang mampu memimpin kelompok kecil saja, ada yang hanya mampu memimpin dirinya sendiri. Lewat artikel ini saya mencoba memaparkan secara sederhana untuk mengingatkan kembali kemampuan manajerial yang sesungguhnya sudah ada pada diri kita. Kalau mau yang canggih-canggih, di toko buku tersedia ribuan judul buku yang mengulas manajemen.

Kata “manajemen” adalah pengindonesian dari kata Bahasa Inggeris “management”, artinya “pengelolaan”; berasal dari kata dasar “to manage”, artinya “mengelola”. Maka “manager” yang diindonesiakan menjadi “manajer” artinya adalah “pengelola”. Beragam definisi manajemen. Tetapi ada satu definisi yang saya tidak setuju, yaitu “management is how to get things done through other people”. Manajemen adalah bagaimana caranya menyelesaikan berbagai hal melalui orang-orang lain. Kok sepertinya terkesan ‘ngerasani’ orang. Secara sederhana saya mendefinisikan: manajemen adalah suatu proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Management is the process of managing and utilizing available resources to achieve a certain goal in line with pre-defined success criteria.

Apa beda antara manajer, pimpinan, dan pemimpin? Memang batasannya sering kabur, cuma beda-beda tipis. Seseorang bisa saja disebut manajer, pimpinan, sekaligus pemimpin. ‘Pimpinan’ adalah orang yang diberi jabatan dalam suatu institusi formal (pemerintahan, perusahaan, orpol, ormas) melalui semacam surat keputusan oleh eselon yang lebih tinggi di atasnya. ‘Manajer’ hanyalah nama salah satu jabatan dalam lini pimpinan. Kalau di instansi swasta nama-nama jabatan lain dalam lini pimpinan bisa general manager, vice-president, president, direktur, managing director, CEO, dan lain-lain. Kalau di pemerintahan bisa kepala dinas, kepala kantor wilayah, kepala daerah, direktur jenderal, menteri, dan lain-lain. Sedangkan ‘pemimpin’ artinya orang yang memimpin; sifatnya lebih umum, bisa dalam institusi formal bisa juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi seorang pemimpin belum tentu memiliki posisi sebagai pimpinan. Sebaliknya, seorang pimpinan belum tentu memiliki watak sebagai seorang pemimpin. Bingung? Saya juga bingung kok.

Seorang pemimpin sejati biasanya memiliki watak kepemimpinan sejak terlahir – given. Saya dulu mempunyai seorang teman yang sejak SD selalu menjadi ketua kelas, komandan upacara, komandan baris-berbaris, ketua regu Pramuka, dan selalu duduk di jajaran pimpinan OSIS. Setiap ada kegiatan sekolah, teman saya ini selalu tampil sebagai pemimpin, baik secara sukarela (karena tidak ada orang lain yang mau) maupun secara aklamasi ditunjuk oleh teman-teman sekelas. Teman saya ini memiliki watak kepemimpinan (leadership) alami. Dimanapun dia berada dalam suatu kegiatan kelompok, naluri kepemimpinannya selalu jalan. Dia sangat intuitif. Dia selalu berusaha tampil memimpin dan mengerjakan hal-hal yang menurutnya benar. Makanya ada yang mengatakan beda antara pemimpin dan pimpinan itu adalah: pemimpin mengerjakan hal-hal yang benar, sedangkan pimpinan mengerjakan sesuatu dengan benar. Leaders do right things, managers do things right. Beberapa sifat menonjol pada diri seorang pemimpin sejati: karismatik, berpendirian teguh, berani mengambil resiko (karena teguh pendirian), berorientasi pada orang banyak (people oriented), mampu mengorganisir dan mengendalikan massa dalam jumlah banyak, piawai berpidato di depan publik, pandai berdiplomasi, visioner, serta memiliki insting peka dalam mengambil keputusan.

Sumber daya apa saja yang dikelola oleh seorang pimpinan? Tergantung karakteristik bisnis di tempat dia bekerja. Kalau di pabrik, sumber daya yang dikelolanya antara lain sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, sumber daya kapital (mesin industri), sumber daya bahan baku (bisa sumber daya alam, jika industrinya berbasis sumber daya alam), dan berbagai sumber daya pendukung lainnya. Kalau di instansi jasa seperti asuransi dan perbankan tentunya sumber daya yang dominan adalah SDM, keuangan, dan sumber daya pendukung seperti teknologi informasi (IT).

Apa tugas pimpinan sehari-hari? Sesuai dengan definisi yang saya tawarkan di atas, seorang pimpinan itu mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Mari kita lihat kartun di bawah ini.

Andaikan anda ingin mengantarkan barang dari kota P ke kota S. Anda akan memanfaatkan sumber daya manusia (anda sendiri), sumber daya pendukung (sebuah kendaraan), dan sumber daya keuangan (untuk beli BBM, sangu di perjalanan, dll). Anda berangkat dari P menuju S dengan rute normal melalui Q dan R. Setiba di R anda menjumpai ada longsoran bongkahan batu menutupi sebagian besar lebar jalan, sehingga kendaraan anda tidak bisa lewat. Berarti ada kendala (bottle neck) di R. Yang anda pikirkan ketika itu adalah bahwa barang harus tiba di tujuan tepat waktu. Anda akan mencari alternatif lain bagaimana agar barang tersebut bisa sampai di S. Anda memiliki dua alternatif yang bisa and pilih: putar haluan ke Q lalu mengambil jalur alternatif-1 yang rutenya lebih pendek tetapi jalannya sempit, sehingga mobil anda harus berjalan lambat, atau mengambil jalur alternatif-2 yang rutenya lebih panjang tetapi jalannya sama lebar dengan rute normal. Apakah anda akan mengambil rute alternatif-1 atau alternatif-2, ini akan tergantung pada ketajaman analisa anda.

Dalam contoh ini, anda telah melakukan pekerjaan manajerial. Anda telah memanfaatkan beberapa sumber daya untuk mengantarkan barang dari P ke S. Pertama yang anda lakukan untuk mengeksekusi pekerjaan tersebut adalah mengenali rute dari P ke S. Lalu mengidentifikasi kendala, yaitu adanya longsoran batu yang menutupi jalan. Kemudian anda mencari solusi dengan mempertimbangkan beberapa alternatif jalan keluar dari kendala tersebut. Terakhir, anda memutuskan untuk memilih alternatif yang terbaik menurut anda. Setiap alternatif solusi mempunyai resiko masing-masing. Anda harus memilih alternatif dengan resiko yang paling minimum. Resiko ini menyangkut masalah L2K3 (lindung lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja), biaya langsung, waktu, dan biaya yang kemungkinan bakal timbul di kemudian hari.

Tipikal pekerjaan manajerial sehari-hari mirip dengan “metode ilmiah” yang dulu kita pelajari di bangku SMP – filosofinya sederhana. Kalau saya rumuskan ulang:

(1) Mengenali dan mengerti proses bisnis (business process) dari A sampai Z untuk wilayah yang berada di bawah wewenangnya.
(2) Mengenali kendala dalam mata rantai proses bisnis.
(3) Memahami symptom/gejala yang diakibatkan oleh kendala tersebut.
(4) Mencari akar penyebab timbulnya kendala.
(5) Mencari beberapa alternatif solusi.
(6) Memutuskan solusi terbaik.
(7) Membuat rencana aksi (action plan) lalu mengeksekusinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pekerjaan manajerial harus efisien, artinya dengan memanfaatkan sumber daya seminimum mungkin, waktu sesingkat mungkin, dan biaya serendah mungkin diperoleh hasil semaksimal mungkin. Usaha perbaikan terus menerus (continuous improvement) agar proses bisnis lebih efisien juga merupakan tugas manajerial.

Seorang pimpinan dituntut visioner, artinya memiliki pandangan ke depan. Dia harus tahu apa saja kendala yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif keputusan yang akan diambilnya. Sedapat mungkin yang namanya kendala itu bisa dihindarkan jauh hari, sehingga tidak sempat mengganggu proses bisnis. Jika seorang pimpinan tidak visioner, tak ubahnya sama saja dengan melakukan pekerjaan klerikal. Disinilah dituntut kemampuan perencanaan (planning) agar proses bisnis yang dijalankannya makin hari makin bertambah baik tingkat kompetensinya. Dalam teori manajemen klasik dikenal istilah POAC:

· planning, membuat rencana kerja;
· organizing, mengorganisir SDM yang berada di bawah rentang kendalinya, sekaligus membagi tugas (job description) sesuai kompetensi masing-masing individu;
· actuating, melaksanakan apa yang telah direncanakannya; dan
· controling, menjalankan fungsi kontrol/audit agar pelaksanaan yang dijalankan taat azas serta dapat mencapai target sesuai rencana.

Pimpinan juga mesti kreatif dan inovatif, penuh dengan ide-ide dan terobosan baru agar suasana kerja di dalam divisinya bergairah – tidak membosankan, sehingga tidak terjadi idle capacity atau ‘pengangguran terselubung’ di jajaran SDM yang berada di bawahnya.

Pada tahap awal bekerja, seseorang biasanya lebih sibuk mengurusi pekerjaanya sendiri sesuai dengan bidang atau disiplin yang ditugaskan. Interaksi dengan orang lain masih minim, karena sifat pekerjaannya memang masih demikian. Fase ini disebut “managing work” – mengelola pekerjaannya sendiri. Seiring dengan waktu, ketika kompetensinya bertambah, dipromosikan, dan dia mulai memiliki beberapa orang bawahan, maka dia harus pandai mengelola orang-orangnya. Dia mulai berinteraksi dengan banyak orang. Lingkup tugas makin meluas. Pekerjaannya sudah multi disiplin, satu sama lain saling ketergantungan (interdependent) dalam sebuah tim kerja (team work). Tahapan ini disebut “managing people” – mengelola sumber daya insani. Pada tahapan lebih lanjut lagi, dimana dia makin menapaki jenjang karir, terekspos dengan berbagai permasalahan yang lebih makro, serta harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan (baik internal maupun eksternal), maka dia harus mampu mengelola perubahan itu – atau “managing changes”.

Dunia senantiasa berubah. Orang bijak mengatakan, “Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri.” Maka seorang pimpinan yang pro status quo atau yang hanya bermain di zona nyaman (comfort zone) bukanlah tipe pimpinan yang ideal. Instansi di tempat dia bekerja akan mandeg. Jika instansinya bersifat badan usaha (profit oriented), bisa-bisa ditenggelamkan oleh pesaingnya. Di dalam setiap perubahan senantiasa ada peluang (opportunities), tantangan (challenges), dan ancaman (threats) yang semuanya harus dikelola secara baik dan benar. Dalam memaknai perubahan ini, ada jargon manajemen yang mengatakan, “There are three types of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happen.” Ada tiga tipe orang: yang membuat berbagai hal terjadi, yang hanya sekedar mengamati apa yang terjadi, dan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi.

Menurut salah satu pelatihan, ada tujuh karakter pimpinan ideal: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, mampu bekerjasama, adil, dan mau berbagi (sharing) dengan orang lain.

Bagaimana kualitas orang-orang yang diangkat jadi pimpinan di Indonesia ini, baik di instansi pemerintahan maupun swasta? Dalam banyak hal – tidak semua tentu saja – bangsa kita belum mampu mengangkat top notch people (orang-orang yang memiliki kemampuan, moral, dan mental prima) di jajaran pimpinan. Banyak orang yang duduk di kursi pimpinan tidak berbuat sesuatu yang berarti, bahkan tidak berbuat apa-apa. Want to be something but do nothing. Akibatnya proses pembangunan berjalan lamban dan malahan banyak yang salah arah (misleading). Makanya jangan heran kalau tahu-tahu kita sudah tersusul oleh kemajuan negara tetangga yang dulunya banyak belajar dari kita. Ya, memang banyak orang yang masuk dalam kategori “those who wonder what happen” duduk di jajaran pimpinan.

Read more (Baca selengkapnya)...

Menyeberangi Selat Sunda

Dari sekian banyak kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, sektor transportasilah yang boleh dibilang ‘dinikmati’ dan dirasakan orang setiap hari, baik prasarana (infrastruktur seperti jalanan, jembatan, terminal, dan pelabuhan) maupun sarananya (kendaraan pengangkut). Sektor transportasi ini pula yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Semakin baik penyediaan sarana dan prasarana transportasi, maka semakin intens transaksi ekonomi yang terjadi. Makanya ada yang mengatakan jika ingin menilai kualitas tata kelola pemerintahan, lihat saja kualitas manajemen transportasinya.

Saat liburan akhir tahun kemarin, entah sudah yang keberapa puluh kalinya, saya dan keluarga kembali melintasi penyeberangan Selat Sunda melalui pelabuhan Merak di Provinsi Banten dan Bakauheni di Provinsi Lampung. Kedua pelabuhan tersebut dikelola oleh PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero), sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang operator pelabuhan dan kapal (kapal Ferry/kapal Ro-ro) penyeberangan antar pulau. Menurut salah satu sumber, ASDP mengelola sekitar 34 pelabuhan dan 98 armada kapal ferry yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus untuk Selat Sunda sendiri ada sekitar 25 armada kapal ferry. Belum lagi kapal-kapal cepat jetfoil yang khusus diperuntukkan bagi penumpang yang tidak membawa kendaraan. Lalu lintas penyeberangan di Selat Sunda memang cukup sibuk.

Selama lebih-kurang 35 tahun ASDP mengelola penyeberangan Selat Sunda, saya mencatat sudah ada beberapa upaya pembenahan, terutama dalam hal ticketing (pembayaran tiket). Sekarang sudah menggunakan fasilitas elektronik seperti layaknya karcis jalan tol. Mestinya dengan sistem elektronik ini kebocoran pendapatan ASDP yang harus disetor ke kas negara sudah tidak ada lagi atau akan jauh berkurang dibandingkan dengan penjualan tiket secara manual. Dengan transaksi elektronik, maka jurnal transaksi langsung terekam ke suatu database sehingga setiap saat bisa di-cross check apakah jumlah setoran uang yang masuk sesuai dengan data di komputer. Tinggal kejelian mata para auditor untuk melakukan verifikasi ulang.

Bagi pengguna jasa penyeberangan yang membawa kendaraan sendiri, berdasarkan catatan saya, cara pembayaran tiketnya saya bagi menjadi tiga periode:

Periode pertama, dari awal ASDP mengelola penyeberangan Selat Sunda (pertengahan tahun 1970-an, waktu itu di Lampung masih menggunakan Pelabuhan Srengsem-Panjang) sampai kwartal ketiga 2005, tiket untuk kendaraan dan penumpangnya dihitung terpisah. Pada saat cara pembayaran tiket ini masih diterapkan, macam-macam saja ulah orang pelabuhan yang bisa mengurangi kenyamanan perjalanan. Mulai dari jumlah lembaran tiket yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang, penjaga loket seakan ‘sengaja’ menghitung lebih dari semestinya, uang kembalian ‘sengaja’ kurang, tambahan jasa parkir, tambahan uang keamanan, pungutan pemda setempat, dsb. Pernah suatu ketika seorang penjaga loket terpaksa mengeluarkan kalkulator gara-gara adu ‘mencongak’ dengan saya. Bukan apa-apa sih, soalnya yang dicatut itu kalau dikalikan ribuan kendaraan yang melintas setiap hari akan menghasilkan angka yang lumayan spektakuler untuk ukuran saya. Kalau cara-cara seperti itu dibiarkan berarti tidak memberikan suatu pembelajaran yang baik. Lagian kan mereka sudah mendapat gaji resmi dari pekerjaannya itu.

Periode kedua, dari kwartal ketiga 2005 sampai kwartal keempat 2008 sistem pembayaran tiket seperti di jalan tol, yaitu kendaraan dan penumpangnya menggunakan satu tiket sekaligus (lump sum), tetapi masih menggunakan karcis robekan. Transaksi pembelian tiketpun belum elektronik. Pada periode ini adu mencongak sudah berkurang, tetapi masih sering ada pungutan-pungutan tambahan seperti jasa parkir dan pungutan pemda setempat. Di sisi lain, karena belum elektronik, kebocoran masih sangat memungkinkan. Karcis robekan – yaitu karcis yang dipesan di percetakan – sangat rawan ‘aspal’ (asli tapi palsu). Saya tidak menuduh, saya hanya mengatakan ‘rawan’.

Periode ketiga, dari kwartal keempat 2008 hingga sekarang pembayaran tiket menggunakan sistem elektronik, seratus persen sama seperti pembayaran tiket jalan tol. Per 4 Januari 2009 kemarin, kendaraan jenis minibus/sedan/jip dikenakan tiket Rp 200.500 untuk sekali menyeberang – sudah berikut penumpang di dalamnya tentu saja. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pungutan tambahan menggunakan karcis robekan di luar tiket elektronik resmi ini. Harga tiket segini lumayan ‘terasa’ bagi rata-rata pengguna jasa penyeberangan, apalagi jika dibandingkan dengan kenyamanan di atas kapal. Maka semestinyalah yang namanya uang jasa parkir, jasa keamanan, retribusi pemda, dll sudah termasuk dalam harga tiket tersebut.

Frekuensi penyeberangan kapal rata-rata setiap setengah jam sekali selama 24 jam. Sampai awal tahun 1980-an, kapal terakhir menyeberang jam 22. Lewat dari jam ini para penumpang mesti begadang di pelabuhan, menunggu kapal pertama di keesokan paginya. Dalam hal kenyamanan kapal memang bervariasi, tergantung kapal yang kita peroleh. Kalau dapat kapal yang ada tempat duduk kelas satunya, kita bisa turun dari kendaraan dan berehat di ruang penumpang. Kalau dapat kapal yang tidak ada kelas satunya, ini yang repot. Memilih tetap diam di kendaraan dengan mematikan mesin dan membuka kaca jendela, maka bau pesing (eks orang buang air kecil) dan bau knalpot kapal sangat menusuk hidung. Diam di kendaraan dengan menghidupkan mesin dan menyalakan AC dalam kondisi mesin idle selama 2,5 jam paling tidak menghabiskan 5 liter BBM. Sebetulnya dilarang menyalakan mesin kendaraan selama kapal berlayar. Namun bagi mereka yang memilih tetap tinggal di kendaraan, memang harus memilih antara memboroskan 5 liter BBM tetapi tetap nyaman (bisa menyalakan AC dan tidak ada bau masuk ke kabin kendaraan) atau mematikan mesin kendaraan lalu membuka kaca jendela tetapi bau ‘semerbak’ menusuk hidung.

Dalam beberapa kali penyeberangan yang saya alami, ada kapal yang ruang kelas duanya menyediakan hiburan live music dangdut. Ada lampu kelap-kelip ala diskotik dan penyanyinya bergoyang ria sambil saweran. Kelihatannya hanya cocok untuk ruang penumpang orang dewasa. Volume sound system-nya mungkin terdengar sampai dasar laut. Bagaimana dengan kondisi toilet di kapal? Baunya lebih dahsyat lagi. Fasilitas kloset, air, dan kran sangat tidak memadai. Jika kualitas manajemen transportasi mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, maka kualitas toilet umum bisa mencerminkan sejauh mana tingkat kesadaran bangsa kita terhadap kebersihan.

Usia kapal menurut taksiran saya kebanyakan di atas 30 tahun karena ada beberapa kapal yang sudah beroperasi sejak awal dikelolanya penyeberangan Selat Sunda oleh ASDP di pertengahan 1970-an. Kapal-kapal itu sendiri jika dilihat dari name plate-nya adalah kapal bekas eks Jepang atau Korea. Beberapa kali dalam setahun terjadi antrian kendaraan pengangkut barang sampai belasan kilometer karena separuh armada kapal naik dok untuk menjalani perawatan rutin guna memenuhi standar keselamatan. Padahal perawatan kapal itu merupakan sesuatu yang sifatnya predictable (dapat diperkirakan) sehingga dapat diatur jadwalnya, tidak mesti 12 kapal sekaligus naik dok dalam waktu bersamaan. Akibatnya, antrian panjang ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengutip biaya siluman bagi truk pengangkut barang yang ingin menyeberang lebih cepat. Kalau ditanya mana buktinya jika di pelabuhan ada pungli? Maka seperti halnya korupsi, pungli itu juga ibarat gas kentut – bisa dirasakan kehadirannya (karena berbau) tetapi tidak bisa dilihat mata.

Meskipun ruang untuk melakuan pembenahan bagi ASDP masih terbentang luas – alias masih banyak sekali yang perlu dibenahi, namun sudah terasa ada sedikit perbaikan, walau lamban. Tinggal tergantung sejauh mana tekad dan komitmen pihak ASDP untuk mewujudkan good corporate governance (tata kelola korporasi yang baik). Semestinya, sistem tiket elektronik tersebut sudah bisa diaplikasikan lebih sepuluh tahun lalu. Setiap tahun, bahkan bisa beberapa kali dalam setahun, selalu ada kenaikan harga tiket. Biasanya setiap ada pengumuman kenaikan harga tiket, selalu diikuti dengan jargon ‘untuk meningkatkan kualitas pelayanan’. Persis seperti pengumuman kenaikan harga tiket jalan tol. Sebuah janji klise yang jarang betul-betul ditepati.

Dengan segala macam plus-minusnya, menyeberangi Selat Sunda tetap merupakan sensasi tersendiri, asalkan dinikmati. Bentang alam bahari kepulauan Indonesia cukup terwakili tatkala mata memandangi hamparan panorama Selat Sunda. Bagi rekan-rekan yang mungkin merasa jenuh berwisata ke arah puncak, Anyer, atau Bandung, menyeberangi Selat Sunda bisa menjadi salah satu alternatif. Para penggemar perjalanan darat banyak yang mengatakan adrenalin akan terpacu begitu mendarat di Pulau Sumatera. Di Lampung sendiri banyak tempat wisata alami dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan tempat-tempat wisata di Jawa dan Bali. Jika didapati kekurangnyamanan ketika menyeberang, cukup kita ingat penggalan lirik ‘itulah Indonesia’ dalam lagu 'Dari Sabang Sampai Merauke'; sambil menunggu pembangunan Jembatan Selat Sunda yang anggarannya 90 triliun rupiah dan waktu penyelesaiannya bisa sampai 10 tahun itu. Saat ini memang tidak ada pilihan lain. ASDP-lah satu-satunya penyedia jasa penyeberangan Selat Sunda untuk umum.

Read more (Baca selengkapnya)...

Selamat Tahun Baru Hijrah 1430 H dan Tahun Baru 2009 M

Happy new year! May tomorrow always be better than today. May God always cover the earth with His mercy. May peace take over the anger. May love take over the greed.

In the midst of sparkling electric lights. In the midst of new year’s parties. In the midst of the noises of trumpets. Let us pull away and bow for a moment, to deeply look at ourselves: why we live and what we live for.….. A very essential question but often forgotten.

Selamat tahun baru! Semoga hari esok senantiasa lebih baik dari hari ini. Semoga Tuhan selalu menyelimuti bumi dengan rakhmat-Nya. Semoga damai mengalahkan angkara. Semoga kasih-sayang mengalahkan nafsu serakah.

Di tengah kemilau cahaya lampu. Di tengah hingar-bingar pesta tahun baru. Di tengah riuhnya tiupan terompet. Mari sejenak kita menunduk, memandang diri sendiri: mengapa kita hidup, dan untuk apa kita hidup.... Sebuah pertanyaan sangat mendasar namun sering terlupakan. Read more (Baca selengkapnya)...

Fatwa Haram untuk Golput (…???)

Dalam seminggu terakhir cukup gencar diberitakan, terutama dalam media elektronik on-line, tentang adanya pemikiran agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa “haram” bagi orang-orang yang pada Pemilu 2009 mendatang tidak mau menggunakan hak pilihnya, alias “golput” atau “golongan putih”. Wacana tersebut pertama kali digulirkan oleh Pak Hidayat Nurwahid, Ketua MPR kita. Beliau salah seorang tokoh yang saya kagumi karena selama ini konsisten dalam memberi tauladan kebersahajaan seorang pemimpin. Kalau sedang dalam perjalanan dinas, konon beliau tidak mau menginap di hotel mewah berbintang. Saya juga pernah melihat beliau menggunakan kendaraan dinas jenis sedan 1600 cc dengan pengawalan yang sangat minim (hanya satu orang ajudan yang saya lihat) ketika beliau berkesempatan memberi ceramah dalam suatu majelis taklim. Bandingkan dengan banyak pejabat tinggi lain yang menggunakan kendaraan dinas dengan mesin berkapasitas lebih dari 3000 cc, bahkan ada yang menggunakan kendaraan jenis SUV 4x4 bermesin 4000-an cc seakan mau menjelajah medan off-road penuh lumpur.

Pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas alasan Pak Hidayat Nurwahid menggelontorkan wacana fatwa haram ini. Media massa sudah banyak membahasnya, berikut pro-kontra (lebih banyak yang kontra) terhadap ide fatwa tersebut. Saya hanya ingin memberikan pendapat pribadi – dari sudut pandang seorang yang bukan politisi – mengapa fenomena golput akhir-akhir ini makin merebak.

Setelah Orde Baru runtuh, bangsa Indonesia mengalami euforia politik yang luar biasa. Semua tatanan yang sudah mapan di jaman Orde Baru cenderung dirombak semua. Yang terasa menonjol adalah hampir semua sektor sekarang ini mau diliberalkan. Termasuk pendidikan. Mengingat mayoritas rakyat Indonesia ini belum cukup memiliki ketahanan untuk menghadapi liberalisasi karena masih dihadapkan pada isu-isu fundamental sehari-hari, seperti misalnya bagaimana caranya agar bisa hidup cukup makan dan cukup minum, maka semakin cepat proses liberalisasi itu berjalan, semakin kita berpotensi untuk diombang-ambingkan oleh kepentingan para kapitalis. Kalau kita mau jujur, tidak semua produk Order Baru itu jelek.

Parlemen (DPR) saat ini memperoleh kekuasaan yang luar biasa sebagai pengawas jalannya pemerintahan eksekutif. Makanya banyak yang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang bukan-bukan: presidentil bukan, parlementer bukan. Dibilang presidentil tetapi parlemen begitu berkuasanya. Dibilang parlementer tetapi kepala pemerintahan kita bukan perdana menteri. Pendek kata, sekarang ini eranya partai politik (parpol). Dalam banyak hal merekalah penentu terakhir (final decision maker) kebijakan pemerintahan melalui kader-kader yang mereka dudukkan di legislatif maupun eksekutif.

Saat awal “reformasi” rakyat begitu menaruh harapan akan adanya perubahan cepat di segala bidang agar bangsa ini segera bangkit dari keterpurukan. Makanya nama era pasca Orde Baru diberi nama “orde reformasi”. Harapan besar itu antara lain disandarkan pada parpol. Tetapi apa lacur, semakin hari tingkah polah kader-kader parpol itu makin mengecewakan rakyat. Sistem rekrutmen di parpol – baik untuk duduk di jajaran pengurus partai maupun yang duduk sebagai wakil di legislatif – belum mumpuni untuk menjaring kader “terbaik”, dalam artian: profesional dan bermoral. Malah politisi busuk yang banyak naik pentas. Kita lihat saja kasus suap yang melibatkan anggota DPR dalam penggolan proyek, pengangkatan pejabat strategis di lingkungan pemerintahan dan BUMN, serta pengesahan undang-undang. Kader terbaik – walau dalam beberapa hal masih ‘kecolongan’ juga – baru bisa terjaring untuk instansi yang menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ketat.

Satu per satu bintang korupsi bertebaran. Janji yang mereka lontarkan saat kampanye hanya tinggal janji, kenyataannya mereka tidak amanah. Makin lama makin kelihatan bahwa banyak di antara mereka yang hanya memperbesar pundi-pundinya. Para elit parpol dan kadernya yang duduk di legislatif dan pemerintahan dinilai banyak kalangan tidak betul-betul bersungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan. Dalam beberapa hal malah terjadi proses pemiskinan secara sistematik; seperti misalnya pendirian mall tepat di jantung pasar tradisional, penggusuran kampung nelayan yang sudah turun temurun, serta penggusuran pedagang kaki lima yang tidak dicarikan solusi penempatannya. Beban hidup dirasakan rakyat makin lama makin menghimpit. Banyak orang frustrasi, sampai-sampai ada yang bunuh diri bersama anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Selain itu, dalam tatanan ekonomi makro, ketika menghadapi krisis finansial global pemerintah dengan sigap mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang terkesan hanya memproteksi pengusaha kelas kakap. Sementara pengusaha kecil berbasis usaha rumah tangga – yang berdasarkan pengalaman 10 tahun lalu terbukti tahan menghadapi badai krisis – masih dianaktirikan. Mungkin karena “kue”-nya dianggap kecil.

Berangkat dari kenyataan sehari-hari, beberapa hal yang menurut saya menyebabkan masyarakat menjadi golput – baik dalam pemilu nasional maupun pilkada – adalah:

(1) Penyebab fenomena golput yang paling utama adalah karena masyarakat tidak percaya lagi pada parpol. Parpol mengalami krisis kepercayaan.

(2) Masyarakat menilai kader-kader yang terpilih (baik di legislatif maupun pemerintahan) tidak amanah – tidak memenuhi janji-jani yang dilontarkan saat kampanye. Kampanye hanya dijadikan ajang agar dirinya terpilih saja, setelah terpilih janjinya terlupakan. Malah banyak politisi terpilih yang terlibat dalam kasus suap-menyuap dan korupsi. Sesuatu yang sangat dibenci oleh rakyat.

(3) Masyarakat – terutama di lapisan bawah yang menjadi mayoritas rakyat Indonesia – merasa bergantinya pemerintahan dan bergantinya para wakil rakyat tidak membawa perubahan ekonomi yang berarti. Akibatnya masyarakat jadi apatis. Makanya dalam beberapa pilkada persentase golput sampai mencapai lebih dari 40%. Kalau sudah seperti ini tingginya persentase golput, berarti kepala daerah yang terpilih tidak memperoleh legitimasi dari rakyatnya.

Bagaimana mengeliminir golput? Saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan harus ada semacam gerakan kultural untuk mengembalikan semangat memilih, kampanye besar-besaran melibatkan semua kelompok dalam masyarakat untuk melawan golput, atau pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih pemula untuk tidak menjadi golput. Menurut saya, kalau mau mengeliminir golput, ya hilangkan dulu akar penyebabnya, bukan symptom-nya. Ibarat symptom sakit kepala, penyebabnya banyak: bisa hipertensi, bisa sinusitis, bisa migrain, bisa syaraf leher kejepit, bisa kurang tidur, bisa stress, bisa kanker – alias kantong kering. Kalau hanya sekedar mau menghilangkan symptom sakit kepala, minum saja paracetamol.

Lalu apakah orang-orang golput – yang pada dasarnya bukan karena ‘kesalahan’ mereka ini – layak diberi fatwa haram? Praktek kehidupan bernegara kita sudah kadung sekuler. Maka tidak perlu mencampur-adukkan politik dengan agama. Jangan sampai agama ternodai gara-gara urusan politik. Banyak partai berbasis agama ditinggalkan konstituennya karena kehilangan orientasi. Yang paling penting untuk dilakukan adalah – sekali lagi – menghilangkan akar penyebab timbulnya golput itu. Kalau parpol mampu mengangkat orang-orang terbaik dan mengemban amanah (bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan; bersungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan) maka golput dengan sendirinya akan berkurang. Gairah memilih akan timbul kembali. Semua itu berpulang pada parpol itu sendiri.

Read more (Baca selengkapnya)...

Mengapa Indonesia Boros Energi?

Pada artikel berjudul “Elastisitas dan Intensitas Energi: Indonesia Boros Energi (?)” yang saya posting pada tanggal 27 Nopember 2008, ada seorang pengunjung blog bernama Pak Arifin (saya panggil “pak” saja ya, soalnya saya tidak tahu usianya berapa) memberikan komentarnya. Pak Arifin mempertanyakan, dengan adanya fakta bahwa bangsa Indonesia boros energi, mengapa tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap komponen bangsa ini untuk segera melakukan penghematan energi. Yang ada hanya sebatas wacana dan wacana. Demikian antara lain yang menjadi keprihatinan Pak Arifin.

Saya mencoba menelaah, kenapa sih kok bangsa kita ini boros energi. Terlebih dahulu saya ingin sedikit cerita tentang background saya. Sehari-hari saya bekerja di instansi swasta. Jadi saya sama sekali tidak berada pada posisi sebagai perancang atau pengambil kebijakan. Bahkan saya juga - sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia - sering menjadi korban dari kebijakan itu sendiri. Dalam bidang energi, saya hanyalah seorang pembelajar - bukan pakar; dan, karena itu, jangan samakan kualitas analisa saya dengan para ahli seperti Pak Kurtubi, misalnya. Saya tertarik dengan isu energi karena saya berpendapat bahwa energi sangat berkaitan erat dengan ketahanan bangsa. Masalah energi adalah masalah kita semua, bukan hanya monopoli para ahli atau pengambil kebijakan. Energi menyangkut kepentingan strategis. Saking strategisnya, para futurolog mengatakan, andai terjadi perang dunia lagi, maka peperangan tersebut terjadi karena rebutan sumber energi. Tentu saja kita berharap apa yang diramalkan oleh para futurolog ini tidak terjadi, karena sangat mengerikan. Semoga semua ras manusia di dunia ini makin dapat berpikir bijak, makin dapat menyingkirkan ego dan keserakahannya. Seperti pernah dikatakan Mahatma Ghandi, “Dunia ini pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan seseorang.” The world is enough for everyone’s needs, but not for someone’s greed. Saya sering mengutip ucapan Gandhi ini karena maknanya sangat dalam. Dalam al-Quran sendiri dikatakan bahwa bencana, kerusakan di daratan, dan kerusakan di lautan adalah akibat keserakahan manusia. Keserakahan untuk menguasai sumber daya bagi dirinya atau kelompoknya sendiri, tanpa mau berbagi dengan kelompok lain yang sama-sama membutuhkan.

Ada beberapa faktor yang menurut perspektif saya menjadi penyebab bangsa ini boros energi:

(1) Budaya tidak efisien. Marilah kita menerima kenyataan dengan kepala dingin dan lapang dada bahwa bangsa kita belum memiliki budaya efisien, dan karenanya sering boros - termasuk boros energi. Efisien disini artinya dengan memanfaatkan sumber daya dan faktor produksi seminimum mungkin, biaya serendah mungkin, serta dengan waktu sesingkat mungkin, dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin. Kita belum bisa mentransformasikan nilai budaya universal ini ke dalam budaya kita. Ditambah dengan budaya ceroboh dan sembrono, maka tingkat keborosan itu makin menjadi. Lihat saja, setiap menjelang akhir tahun, yang namanya anggaran belanja itu (baik yang bersumber dari APBN maupun APBD) langsung habis, tanpa saldo. Lalu kita lihat para elit kita yang gandrung bepergian ke luar negeri dengan dalih studi banding. Entah apa gerangan kemaslahatan bagi rakyat yang mereka hasilkan dari jalan-jalan ke luar negeri itu. Budaya tidak efisien ini pulalah yang memicu praktek-praktek korupsi di negeri tercinta ini.

(2) Harga energi yang murah. Tingkat konsumsi energi mengikuti hukum supply-demand. Kalau harga murah, orang akan banyak membeli. Ditambah dengan ketersediannya yang banyak (gampang diperoleh), orang cenderung tidak perduli dengan penghematan energi. Konsumsinya bahkan sering berlebihan. Ini acapkali terjadi di sektor transportasi. Selama harga murah itu memang terjadi karena mekanisme pasar, atau memang harga keekonomian, tidak begitu jadi masalah. Akan tetapi, jika harga murah itu karena subsidi (seperti BBM), maka tentu saja masalah akan timbul. APBN akan tertekan. Anggaran subsidi yang mungkin pada mulanya untuk pendidikan, kesehatan, raskin, dan pengentasan kemiskinan lainnya akan tersedot untuk menambah anggaran belanja subsidi energi. Orang kaya sangat menikmati subsidi ini. Makanya banyak orang pintar berpendapat bahwa kebijakan subsidi yang menyubsidi komoditas itu tidak tepat sasaran, lebih baik orangnya langsung yang diberi subsidi.

(3) Diversifikasi energi jalan di tempat. Multatuli (nama samaran Douwes Dekker) mengatakan Indonesia adalah zamrud di khatulistiwa. Indonesia is an emerald in the equator. Beberapa orang mengatakan Indonesia ini ibarat sekeping tanah surga yang terlempar ke dunia fana. Apa maksud kata-kata itu? Karena Indonesia, di samping alamnya indah, juga dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang sangat beragam. Hanya saja bangsa kita ini belum pandai mencerna ayat-ayat Tuhan itu, sehingga banyak energi alternatif yang berlimpah itu belum termanfaatkan secara maksimal. Selain energi fosil yang bisa habis (minyak, gas, dan batubara), kita dikaruniai berbagai sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, bio massa, tenaga air, energi panas matahari, tenaga angin, dan tenaga samudera.

Untuk panas bumi, Indonesia memiliki 40% dari total potensi dunia, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 4%. Di Pulau Nusa Penida, Bali, delapan dari sembilan unit pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas total 735 kW tidak berfungsi. Di Jakarta pada awal tahun 1990-an ada sekitar 10 pom bensin yang menyediakan pengisian BBG untuk kendaraan pribadi maupun taxi. Sekarang pom bensin yang menyediakan BBG mungkin hanya tinggal dua saja. Sektor transportasi masih sembilan puluh sekian persen - kalau tidak dapat dikatakan nyaris seratus persen - tergantung pada BBM. Ini beberapa contoh yang saya maksudkan dengan diversifikasi energi masih jalan di tempat. Pemborosan itu akan terasa manakala kita hanya tergantung pada satu macam jenis energi yang cadangannya makin lama makin menipis - seperti minyak bumi. Padahal energi terbarukan memiliki sumber yang tidak pernah habis, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan benar.

Konon harga bensin bersubsidi di Tehran, Iran, tidak sampai separuh dari harga bensin bersubsidi di Indonesia. Tetapi Pemerintah Iran telah berhasil mengkonversi BBM menjadi BBG untuk konsumsi kendaraan bermotor di Iran. Bensin bersubsidi tetap dijual, tetapi harus mengantri sepanjang lebih 1 km kalau ingin beli bensin bersubsidi. Akibatnya orang ‘terpaksa’ beli BBG yang walaupun dijual dengan harga keekonomian tetapi tetap masih terjangkau oleh warga Iran. Sementara di Indonesia, konversi dari minyak tanah ke elpiji getol dilakukan. Akan tetapi, setelah banyak orang beralih ke elpiji, pasokan elpiji sering raib di pasaran. Mau masak sulit, minyak tanah sudah tidak ada lagi. Dan, jangan lupa, elpiji itu sendiri bahan mentahnya adalah minyak bumi (LPG = Liquefied Petroleum Gas). Jadi memakai elpiji bukan berarti menghemat konsumsi minyak bumi.

(4) Kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Sejak tahun 2000 terjadi lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Menurut sumber dari Pertamina, di tahun 2005 saja ada sekitar 47 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia dengan komposisi 33,5 juta kendaraan roda dua dan 13,5 juta kendaraan roda empat. Para produsen dan dealer kendaraan bermotor berlomba-lomba meningkatkan volume penjualannya, bahkan dengan skema pembelian yang sangat ringan - menyicil tanpa uang muka. Hal ini menambah kemacetan yang luar biasa di kota-kota besar. Sering kita dengar di radio pemantau lalu lintas, untuk menempuh jarak beberapa ratus meter saja diperlukan waktu satu jam. Betapa borosnya energi yang dikonsumsi kendaraan.

(5) Sarana dan prasarana transportasi publik belum memadai. Sarana transportasi publik yang cepat, sehat, aman, dan nyaman belum menjadi fokus kebijakan dalam sektor transportasi. Kebijakan selama ini (seperti penambahan jalan tol, jalan layang, dan under pass) justru makin memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Akibatnya orang yang mampu membeli kendaraan enggan memanfaatkan kendaraan umum. Satu kendaraan pribadi sering hanya berisikan satu orang. Sungguh boros energi! Jakarta baru memulainya dengan busway, walau belum dapat dikatakan optimal karena belum menjangkau jauh sampai ke kota-kota satelit DKI dimana sekitar empat juta orang yang berkantor di wilayah DKI melakukan mobilisasi pulang-pergi setiap hari kerja. Pembangunan jalur busway ‘menyerobot’ lajur yang sudah ada, terjadi pengurangan lajur bagi pengguna kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi makin menumpuk, memperparah kemacetan.

(6) Kebijakan yang justru menambah pemborosan energi. Ada beberapa kebijakan yang justru makin menambah pemborosan energi, khususnya terjadi di Jakarta:

a. Kebijakan mobil berpenumpang minimal 3 orang pada jam-jam sibuk di hari kerja (jam 07.00 s.d. 10.00 dan jam 16.30 s.d. 19.00) untuk mobil yang melewati jalan-jalan protokol di Jakarta. Kebijakan ini bukan mengurangi kemacetan, tetapi hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan kelas 2 atau jalan lain yang kelasnya lebih kecil. Karena banyak mobil beralih ke jalan-jalan yang kebih kecil, maka tentu saja tingkat kemacetan makin parah. Semakin macet berarti semakin boros energi. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Paling-paling hanya VIP atau VVIP yang ingin leluasa melewati jalan protokol.

b. Mulai Januari 2009 Pemerintah DKI menerapkan jam masuk sekolah pada jam 06.30 pagi, dengan justifikasi agar arus orang terbagi: pertama anak sekolah dulu yang berangkat, baru kemudian disusul oleh pegawai atau karyawan yang bekerja di wilayah DKI. Belum ketahuan apakah ini bakal efektif. Secara umum yang terjadi selama ini adalah bahwa orang tua dan anaknya - bila menggunakan kendaraan pribadi - berangkat bersamaan. Ini juga tujuannya untuk menghemat pengeluaran, termasuk menghemat biaya energi. Bagi orang kaya yang memiliki banyak kendaraan, kemungkinan dia akan menggunakan mobil lebih dari satu jika kebijakan ini diimpelementasikan. Mobil pertama untuk mengantar anaknya dulu (pakai supir), mobil kedua untuk dirinya berangkat ke kantor, mobil ketiga untuk istrinya, mobil keempat untuk anaknya yang lain lagi, dst. Makin banyak kendaraan yang dipakai makin boros energi. Kasihan sekali anak-anak sekolah yang dikorbankan oleh kebijakan ini, dipaksa bangun lebih pagi lagi.

(7) Tidak ada tauladan dari pimpinan. Para pimpinan, baik di pemerintahan maupun swasta, menggunakan kendaraan dinas ber-cc besar (2000 cc ke atas). Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi cc-nya. Makin tinggi cc kendaraan makin boros konsumsi energinya. Pejabat eselon satu kendaraannya 3000 cc. Beberapa pejabat tinggi, baik pusat maupun daerah, dengan santainya menggunakan kendaraan jenis SUV 4x4 dengan mesin berkapasitas 4000-an cc yang sebetulnya lebih cocok untuk medan off-road berlumpur itu. Semuanya pakai BBM. Inilah contoh tidak adanya tauladan dari pimpinan untuk secara serius melakukan penghematan energi. Makin mewah dan makin besar cc kendaraannya makin menaikkan gengsi, toh? Belum lagi beberapa unit mobil dan motor besar ikut mengawal.

(8) Rumah tangga belum berpola pikir hemat energi. Mayoritas rumah tangga mengkonsumsi listrik bertarif subsidi (harga energi murah). Ditambah dengan belum memasyarakatnya budaya efisien, pemakaian energi di rumah tanggapun cenderung boros. Belum semua menyadari untuk segera mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan.

(9) Bangunan berarsitektur post-modern yang tidak ramah energi. Akhir-akhir ini bangunan perkantoran dan rumah di Indonesia banyak mengadopsi - bahkan meng-copy paste - arsitektur post-modern dari negara-negara Barat yang beriklim dingin itu. Arsitektur bangunan tersebut - menurut pendapat saya - tidak ‘ramah energi’ untuk ukuran daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Sebut saja gedung yang 100% dindingnya berlapis kaca. Efek radiasi matahari berlebihan yang menembus kaca mengakibatkan penyejuk ruangan (AC) bekerja lebih berat. Akibatnya mengkonsumsi energi listrik lebih banyak. Lalu rumah-rumah model minimalis. Modelnya banyak bermain dengan beton, minim kanopi, minim ventilasi, dan banyak bermain dengan kaca. Bukaan cahaya memang banyak, tetapi hawa panas berlebihan di dalam rumah. Akibatnya penghuninya terpaksa mesti sering menyalakan penyejuk ruangan. Boros listrik. Romo Mangunwijaya (alm.) pada tahun 1980-an mengarang buku berjudul “Fisika Bangunan”. Dalam buku tersebut Romo menjelaskan secara filosofis betapa idealnya arsitektur bangunan tradisional Indonesia untuk iklim tropis.

Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan mengapa bangsa kita boros energi. Tentunya masih banyak faktor penyebab lain. Di antara beberapa faktor tersebut ada yang sifatnya dominan dan ada yang tidak begitu signifikan dalam menyebabkan terjadinya pemborosan energi. Ada yang skalanya hanya sebatas kota-kota besar saja, ada yang skalanya bersifat nasional. Menurut pendapat saya, faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya pemborosan energi adalah faktor budaya: budaya tidak efisien. Jika nilai budaya efisien dapat ditanamkan dalam hati insan manusia Indonesia, maka hal-hal yang sifatnya operasional akan mengikuti falsafah nilai budaya ini.

Bagaimana cara mengatasi pemborosan energi? Saya tidak ingin memaparkannya dalam artikel ini karena, di samping nanti artikel ini jadi terlalu panjang, sudah banyak sekali tulisan serta rumusan kebijakan dari para ahli dan institusi pemerintah tentang penghematan energi. Artikel yang saya posting pada tanggal 10 Desember 2008 sedikit banyak mengurai langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah dalam melakukan penghematan energi.

Lantas bagaimana jika kita merasa bahwa implementasi kebijakan hemat energi yang dilakukan pemerintah itu jalan di tempat, hanya sebatas wacana dan berakhir di kepala para intelektualitas saja? Tak usah gundah! Seperti yang saya katakan di muka bahwa masalah energi adalah masalah kita bersama. Maka marilah kita mulai langkah penghematan energi itu dari diri dan keluarga kita sendiri demi generasi mendatang. Lakukan apa yang bisa segera dilakukan. Tanamkan budaya “hidup efisien” pada diri anak-anak kita. Perubahan yang paling efektif adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri.

Read more (Baca selengkapnya)...

Konsep Pemanfaatan Energi Terbarukan (Renewable Energy) Menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi

Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada tiga direktorat jenderal (ditjen) teknis yang diberi amanah membuat regulasi kebijakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi: Ditjen Minyak dan Gas Bumi; Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; serta Dijten Listrik dan Pemanfaatan Energi (Ditjen LPE). Dari namanya cukup jelas terlihat jenis energi mana yang berada di bawah wewenang masing-masing ditjen. Untuk jenis energi terbarukan (renewable energy) selain panas bumi berada di bawah wewenang Ditjen LPE.

Satu hal yang perlu kita sadari bahwa masalah energi adalah masalah kita bersama sebagai bangsa. Manakala kita berbicara tentang energi maka kita masuk pada ranah multi disiplin, artinya bukan hanya monopoli kelompok tertentu atau disiplin ilmu tertentu saja. Setiap orang berhak berperan – sekecil apapun peranannya – sekaligus mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah (pusat maupun daerah) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Tentunya kita tidak ingin setiap ada lonjakan harga energi di pasar global, bangsa ini selalu dihadapkan pada krisis energi. Menurut hukum supply-demand, krisis energi terjadi manakala volume pasokan yang ada tidak dapat mencukupi volume permintaan. Sehingga terjadi kelangkaan BBM, kelangkaan gas, kelangkaan batubara. Dimana-mana panik, dimana-mana terjadi antrian, listrik sering padam.

Sekitar tiga bulan lalu saya ‘menemukan’ electronic file setebal 14 halaman berjudul “Konsepsi Energi Hijau” yang dibuat oleh Ditjen LPE. Dokumen ini memuat pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan energi terbarukan dalam rangka mewujudkan sistem ketahanan energi kita. Konsepsi energi hijau adalah sistem penyediaan dan pemanfaatan energi di tanah air; merupakan satu kesatuan konsep penyediaan energi untuk masa kini dan masa mendatang, untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan energi generasi mendatang dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sedangkan pembangunan berkelanjutan secara sederhana didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan nasional saat ini serta mampu mengkompromikan kebutuhan generasi mendatang dengan tetap menjaga stabilitas daya dukung lingkungan.

Satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya dengan diversifikasi energi (pemanfaatan banyaknya energi alternatif), tetapi juga mulai sekarang harus diiringi dengan pola hidup yang hemat energi – mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari rumah tangga sendiri. Satu hal lagi adalah bahwa biasanya kita hebat dalam membuat kebijakan, blue print, atau grand design, tetapi sangat lemah dalam implementasinya akibat lemahnya kordinasi antar sektor – ego sektoral. Sikap ego seperti ini merupakan hambatan serius bagi akselerasi proses pembangunan. Di sisi lain, pasca jatunya rezim Orde Baru, elit bangsa ini begitu sibuk berpolitik, menjadikan politik sebagai panglima, sehingga beberapa kebutuhan vital bangsa terabaikan. Tahu-tahu sudah ‘disodok’ oleh negara tetangga yang dulunya banyak belajar dari kita.

Semoga informasi yang terdapat dalam dokumen ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang juga concern dengan masalah energi. Bagi yang berminat, silakan download file komplit disini:

http://www.divshare.com/download/6452663-7fb

Read more (Baca selengkapnya)...

Pentingnya Membangun Karakter Manusia (Character Building)

Nenek moyangku: pemberani, percaya diri, dan punya harga diri.
[Mochtar Lubis].

Dunia makin tenggelam dalam resesi ekonomi akibat sistem kapitalisme global yang liar itu. Ternyata liberalisasi ekonomi yang tanpa kendali menyebabkan para kapitalis makin serakah, ingin mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin: get more by doing less and shorter. Spekulasi yang mereka lakukan di pasar modal mengakibatkan dunia terjerembab dalam krisis finansial. Mengapa dikatakan spekulasi? Karena transaksi yang dilakukan tidak riil. Hanya lewat kertas dan media elektronik saja. Saya ingat pelajaran agama jaman SMP dulu bahwa syarat sahnya transaksi jual-beli adalah: ada penjual, ada pembeli, ada benda yang ingin diperjual-belikan (benda tersebut riil – tampak di depan mata), ada alat tukar jual-beli (uang atau alat tukar lain), lalu ada akad jual-beli atau sale & purchase statement. Sementara dalam transaksi pasar modal tidak ada benda riil yang sedang diperjual-belikan. Gara-gara ketamakan para spekulan, seluruh dunia ikut menanggung akibatnya – termasuk sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak tahu menahu. Saat ini sudah mulai terjadi gelombang PHK, harga barang berkomponen impor mulai membubung, industri mulai lesu. Sangat tidak fair!

Saya tidak ingin mengulas lebih lanjut tentang krisis finansial global ini karena jauh di luar kompetensi saya. Saya ingin sedikit melakukan semacam refleksi mengapa bangsa kita ini terasa lamban dalam mencapai kemajuan. Saya tidak bermaksud menjeneralisir opini saya. Mari kita renungkan, dengan kepala dingin tentunya. Anggap saja ini sekedar obrolan menyongsong akhir pekan.

63 tahun sudah kita merdeka. Tentunya sudah cukup banyak capaian kemajuan yang diperoleh melalui tahapan pembangunan dengan segala macam suka-dukanya. Namun ketika kita membandingkan negara kita ini dengan negara lain yang awalnya lebih kurang sama levelnya dengan negara kita atau bahkan dengan negara yang dulunya belajar dari kita, mungkin kita akan cukup terusik dan bertanya sendiri: kenapa sih kok bangsa kita ini lamban. Ini terlihat manakala kita membandingkan beberapa indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, tingkat kompetisi, pendapatan per kapita, tingkat penguasaan iptek, skor tata kelola pemerintahan, dan lain-lain.

Apakah intelegensi (kecerdasan) bangsa kita memang lebih inferior dari bangsa lain yang lebih cepat maju? Saya kira tidak demikian. Kembali mengingat pelajaran biologi jaman sekolah menengah – tanpa bermaksud mendukung teori evolusi Darwin – bahwa seluruh ras manusia di dunia dikelompokkan dalam satu spesies: Homo sapiens. Salah satu pertimbangannya adalah karena volume otak manusia dimana-mana sama. Tidak didapati varian yang berarti. Itu artinya secara given manusia sudah diberi Tuhan kesempatan yang sama untuk menjadi makhluk yang cerdas. Orang Indonesia yang sekolah di luar negeri rata-rata masuk peringkat top students. Orang Indonesia yang berkarir di luar negeri pun banyak yang mencapai posisi lini atas. Tetapi mengapa setelah mereka kembali ke Indonesia tidak bisa berbuat banyak? Adakah sesuatu yang salah dalam perilaku masyarakat kita?

Kebiasaan (habit) – menurut saya – beda dengan perilaku (attitude), walau perbedaannya terkadang sangat tipis. Kalau kebiasaan bisa dirubah. Misalnya seseorang yang biasa bangun tidur siang bisa berubah menjadi bangun tidur pagi manakala situasi memaksanya demikian. Perilaku susah dirubah karena dalam beberapa hal merupakan sesuatu yang sudah tertanam (inheren) dalam diri seseorang. Jadi perilaku sifatnya lebih mentalistik.

Saya mencoba mengetengahkan beberapa perilaku negatif yang menghambat kemajuan kita. Perilaku negatif ini ada yang mungkin sudah bawaan turun-temurun, ada yang timbul belakangan sebagai penyakit mental baru. Jika perilaku negatif tersebut sudah mewabah – sudah umum dan sudah menjadi bagian keseharian masyarakat kita – maka perilaku negatif tersebut dapat dikatakan sudah memasuki ranah budaya, sehingga dapat disebut sebagai nilai budaya. Nilai budaya negatif tentu saja.

AIDS. Yang dimaksud AIDS disini bukan penyakit yang disebabkan virus HIV, tetapi singkatan dari arogan, iri-dengki, dan serakah. Arogan artinya mau menang sendiri. Ini sering kita saksikan dalam berlalu lintas. Dia yang salah dan dia yang nyenggol, tapi dia yang merasa benar, malah pakai marah lagi.

Iri-dengki konon merupakan salah satu penyakit mental tertua pada diri manusia, sejak jaman Nabi Adam (ingat cerita Qabil membunuh Habil), walaupun banyak juga bangsa yang berhasil mengenyahkan penyakit ini. Dalam bahasa gaul diistilahkan dengan SMS – senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang.

Lalu serakah, inilah biang keladi yang menyebabkan praktek korupsi beserta semua turunannya. Manusia sering lebih serakah daripada sapi. Kalau sapi keserakahannya akan berhenti manakala perutnya sudah kenyang. Kalau manusia keserakahannya tidak berhenti sampai terpenuhinya kebutuhan tujuh turunan.

Kurang integritas. Integritas disini lebih pada kejujuran yang dapat diandalkan. Walaupun malaikat Raqib dan Atid senantiasa mencatat, namun berbuat kebohongan jalan terus. Mungkin ini yang mengilhami om Achmad Albar dengan Gong 2000-nya membuat lagu "menanti kejujuran" yang sempat populer di paruh pertama tahun 1990-an.

Egois. Pak Syamsi Ali – orang Indonesia yang menjadi imam besar masjid di New York – pernah mengatakan bahwa orang Amerika itu memang individualistis (bersandar pada kemampuan diri sendiri) tetapi tidak egois, terlihat ketika begitu derasnya donasi dan banyaknya relawan saat badai Katerina menyerang Amerika. Sementara masyarakat kita makin lama makin egois (terutama di perkotaan), walau tidak individualistis – karena sering ngerumpi tanpa tujuan yang jelas. Nilai gotong-royong perlahan tapi pasti sudah mulai ditinggalkan. Ego sektoral yang menjadi penghambat pembangunan akhir-akhir ini – apalagi setelah otonomi daerah dijalankan – merupakan akibat dari perilaku egois.

Tidak sportif. Termasuk dalam kategori ini adalah tidak mau mengaku salah, tidak mau mengaku kalah, tidak mau bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, dan tidak berjiwa besar. Kita lihat hampir tiap pilkada ada kerusuhan pakai acara pengerahan massa, bahkan ada yang pakai aksi teror bom segala. Yang kalah tidak mau menerima kenyataan. Bandingkan dengan pidato John McCain yang terdengar sangat legowo tatkala menerima kenyataan Barack Obama memenangi pilpres Amerika Serikat awal Nopember 2008 lalu.

Tidak berani mengambil resiko. Ini akibat perilaku pengecut (duh, maaf ya). Seseorang dikatakan pengecut apabila tidak berani mengambil resiko karena melihat resiko dianggap sebagai bahaya sehingga dihinggapi rasa takut untuk mengambil keputusan. Akhirnya dia tidak pernah berbuat sesuatu yang berarti walau dia memiliki jabatan tinggi - alias want to be something but do nothing. Bisa dibayangkan jika Indonesia dipenuhi dengan orang-orang seperti ini (baik di pemerintahan maupun swasta). Proses pembangunan berjalan lamban.

Tidak memiliki akuntabilitas. Ini sering terasa pada sektor pelayanan publik. Banyak pejabat publik yang tidak mau menyadari bahwa tugasnya memberikan pelayanan maksimal bagi kebutuhan publik. Infrastruktur dibiarkan tidak memadai. Jalanan dibiarkan rusak berkepanjangan. Setelah diekspos oleh media massa atau memakan korban seorong pesohor dulu (ingat kasus meninggalnya Sophan Sophian) baru jalanan cepat-cepat diperbaiki. Sementara pengaduan dari rakyat biasa tidak digubris.

Tidak amanah (no trust). Tidak dapat dipercaya, tidak menjalankan komitmen yang sudah terucap atau janji yang sudah diikat dengan pihak lain. Perilaku tidak amanah ini merupakan salah satu penyebab hilangnya kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa kita, mengakibatkan iklim dunia usaha tidak kondusif.

Etos kerja rendah, cenderung malas. Ini memang kasuistis. Para petani di desa dan para penjual sayur-mayur di pasar pagi adalah contoh orang-orang yang luar biasa rajin, sama sekali bukan pemalas. Para petani seharian memeras keringat. Para ibu dan bapak penjual sayur-mayur mungkin hanya memiliki waktu tidur beberapa jam saja. Namun di kelompok elit justru banyak orang malas. Mau gelar tanpa sekolah, akhirnya beli ijazah 'aspal'. Mau cepat kaya tanpa usaha, akhirnya maling dan tipu-tipu. Ingin naik jabatan tanpa prestasi, akirnya sibuk menjilat dan sikut kanan-kiri.

Ceroboh atau sembrono. Kerja asal jadi, tidak memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sekitar tiga tahun lalu di dekat tempat saya tinggal ada seorang balita mati karena lehernya terlilit selendang yang nyangkut di jari-jari roda sepeda motor akibat kecerobohan orang tuanya. Perilaku ceroboh ini menyebabkan hasil kerja tidak berkualitas, asal jadi, penuh dengan permakluman (excuses). Ada beberapa falsafah yang mesti dihilangkan pada bangsa ini, misalnya: biar lambat asal selamat, makan tidak makan kumpul, dan lain-lain yang sifatnya kontra-produktif. Bandingkan misalnya dengan falsafah "nol kesalahan" yang tertanam dalam nilai budaya Jepang sejak jaman samurai dahulu kala.

Tidak disiplin. Sering melanggar peraturan atau tidak mau diatur dengan baik. Sering kita jumpai dalam berlalu lintas sehari-hari. Pengendara dengan cuek - bahkan terlihat bangga - menerobos lampu merah, melawan arus lalu-lintas, melanggar verboden, zig-zag, atau tidak pakai helm. Tingkat kedisiplinan masyarakat kita tercermin dalam tata cara berlalu lintas.

Pendendam. Perilaku ini adalah efek lanjut dari iri-dengki dan tidak berjiwa besar. Karena tidak mau menerima kekalahan atau kekurangan diri sendiri, akhirnya dia sering mencari celah untuk menjatuhkan orang lain, meski dengan cara licik.

Tidak percaya diri. Ini biasa terjadi pada orang yang merasa tidak memiliki kompetensi. Namun banyak terjadi juga pada orang-orang yang yang memiliki jabatan tetapi sebetulnya tidak memiliki kemampuan intrinsik. Maka supaya pe-de dan jabatannya langgeng, dia bersandar pada praktek-praktek perdukunan dan paranormal. Praktek klenis seperti ini – percaya atau tidak – hingga sekarang masih cukup banyak dilakukan secara diam-diam. Yang terang-terangan pun banyak. Lihat saja iklan ramalan nasib oleh para pesulap dan paranormal yang sering ditayangkan di televisi.

Irasional. Tidak bertumpu pada landasan logika (rasio). Konon di era Presiden Gus Dur ada seorang menteri yang memerintahkan para doktornya untuk membangun PLTJ (pembangkit listrik tenaga jin) dan PLTD (pembangkit listrik tenaga dalam). Di era Presiden Megawati ada seorang menteri yang merasa mendapat wangsit lalu menggali harta karun di bawah kaki prasasti batu tulis Bogor. Kemudian yang paling akhir adalah kasus blue energy.

Pengecut, beraninya bergerombol. Lihat saja kalau ada konvoi atau iring-iringan, orang-orangnya terlihat garang-garang. Giliran sendirian, tak ubahnya seperti ayam basah. Tentang bergerombol ini Eep Saefullah Fatah mengatakan 'suka membuat kerumunan, tetapi tidak mampu menggalang barisan'.

Pemarah (Pemberang). Ini adalah penyakit mental yang makin banyak menghinggapi masyarakat kita. Betapa mudahnya marah. Betapa mudahnya membunuh. Betapa mudahnya melakukan mutilasi. Betapa mudahnya berbuat kerusakan saat demo. Betapa pemberangnya masyarakat kita. Sopan santun yang dulu menjadi nilai luhur bangsa sudah makin tergerus. Bangsa ini seakan sudah menjadi bangsa barbar.

Nah, itulah beberapa perilaku yang menurut pendapat saya cukup besar peranannya sebagai penghambat kemajuan bangsa. Tentunya masih banyak perilaku negatif lainnya yang terlalu panjang kalau dibahas semua. Sampai-sampai para sosiolog menjuluki masyarakat bangsa kita sebagai the sick society – masyarakat yang sakit.

Bagaimana merubah semua itu? Ya, tentunya lewat pembangunan karakter manusia sekaligus transformasi nilai budaya dengan tetap mempertahankan dan merevitalisasi nilai-nilai luhur yang dapat menjadikan kita sebagai bangsa yang unggul. Pencapaian pembangunan fisik selama ini – yang hanya bertumpu pada indikator ekonomi – belum berhasil membangun karakter manusia Indonesia. Malah dalam beberapa hal terjadi degradasi moral dan nilai budaya.

Read more (Baca selengkapnya)...

Elastisitas dan Intensitas Energi: Indonesia Boros Energi (?)

TOE (Ton of Oil Equivalent) adalah satuan yang sering digunakan orang untuk menyatakan banyaknya konsumsi energi. TOE artinya berat/massa suatu jenis energi yang dapat menghasilkan kalori (entalfi) setara dengan 1 ton minyak bumi. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy (Juni 2008), konsumsi energi primer tahunan Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia di tahun 2007 masing-masing besarnya 2361,4 juta, 517,4 juta, dan 114,6 juta TOE. Dengan jumlah penduduk AS, Jepang, dan Indonesia masing-masing sekitar 306 juta, 127 juta, dan 225 juta jiwa berarti konsumsi energi per kapita di ketiga negara tersebut besarnya 7,72, 4,07, dan 0,51 juta TOE per kapita. Sepintas terlihat di antara ketiga negara tersebut, Indonesia adalah negara yang paling irit dalam pemakaian energi karena konsumsi energi per kapita-nya terendah.

Ternyata konsumsi energi per kapita bukanlah tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu negara hemat atau boros energi. Para ekonom sepakat bahwa elastisitas dan intensitas energi adalah dua parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah negara efisien dalam mengkonsumsi energi. Kedua parameter ini merupakan besaran relatif. Elastisitas energi adalah pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) tertentu. Sedangkan intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto sebesar 1 juta dollar AS.

Menurut riset yang yang dilakukan oleh PT Energy Management Indonesia (EMI), angka elastisitas energi di Indonesia mencapai 1,84. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1% saja, maka konsumsi energi Indonesia harus naik 1,84%. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia katakanlah 6%, maka diperlukan tambahan penyediaan energi sebesar 11%. Masih menurut EMI, dengan angka elastisitas tersebut Indonesia termasuk negara paling boros energi di ASEAN. Indonesia cukup tertinggal dalam hal konservasi atau penghematan energi. Negara tetangga lain di bawah angka tersebut. Malaysia, misalnya, angka elastisitasnya 1,69. Thailand 1,16, Singapura 1,1. Vietnam bahkan juga di bawah angka elastisitas Indonesia. Jangan bandingkan dengan Jepang, umpamanya, yang angka elastisitasnya sudah mencapai 0,1. Untuk beberapa negara Eropa, ada yang angka elastisitas energinya minus. Artinya, saat ekonomi tumbuh, laju konsumsi energi justru turun. Ini menunjukkan konservasi energi berjalan sangat baik. Dari sisi angka intensitas energi, untuk meningkatkan GDP sebesar 1 juta dollas AS Indonesia membutuhkan tambahan energi sebesar 482 TOE. Sementara rata-rata intensitas energi lima negara tetangga di kawasan ASEAN hanya sekitar 358 TOE. Bahkan angka intensitas energi Jepang hanya 92 TOE.

Tingginya angka elastisitas dan intensitas energi, menurut beberapa kalangan, mengindikasikan rendahnya daya saing industri kita karena terjadi inefisiensi energi. Mengacu pada Perpres No. 5/2006 pada tahun 2025 nanti Pemerintah menargetkan angka elastisitas energi kita turun di bawah 1 melalui berbagai upaya konservasi (penghematan) dan diversifikasi energi. Diagram di bawah - yang saya dapatkan dari salah seorang nara sumber dari Ditjen Migas - menunjukkan energy mix (bauran energi) tahun 2006 dan skenario tahun 2025.


Bagaimanapun menurut saya kurang fair juga kalau menentukan boros atau tidaknya hanya berdasarkan pada angka elastisitas dan intensitas energi. Pertumbuhan kebutuhan energi itu jika diplot terhadap skala waktu akan menyerupai kurva "S". Saat sebuah negara baru mengalami industrialisasi maka konsumsi energinya relatif rendah. Ketika industri dan ekonominya tumbuh pesat, maka konsumsi energinya akan meningkat secara signifikan. Ketika negara tersebut sudah mapan dan mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan nasionalnya, maka konsumsi energi berada dalam fase ekuilibrium - relatif konstan - sehingga rendah elastisitasnya. Untuk selanjutnya masih tergantung lagi pada kemampuan sebuah negara dalam mengelola kondisi berbagai sektor. Konsumsi energinya bisa saja meningkat, stagnan, atau bahkan turun.


Kalau melihat angka konsumsi energi per kapita kita dibandingkan beberapa negara industri maju, saya cenderung mengatakan bahwa konsumsi energi kita masih berada dalam fase pertumbuhan, sehingga konsumsi per kapita akan meningkat terus sampai tercapai kondisi ekuilibrium tertentu. Meskipun demikian, himbauan untuk melakukan penghematan dan diversifikasi energi wajib kita dukung demi generasi anak cucu kita. Energi yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu manusia mesti pandai mengelolanya secara arif. Read more (Baca selengkapnya)...

Harga Minyak Mentah Turun, Harga BBM (Akan) Ikut Turun

Minyak, sebagai komoditas strategis yang dijadikan permainan spekulatif di pasar berjangka oleh pelaku pasar institusi (seperti dana pensiun misalnya), fluktuasi harganya jadi susah diramal. Boleh dibilang tak ada satupun simulasi matematis yang tepat dalam meramalkan berapa harga minyak di masa mendatang. Harganya lebih ditentukan oleh efek psikologis atau euforia pasar ketimbang hukum supply-demand. Saking “euforia”-nya lama-lama gerak-gerik para pesohor Hollywood di infotainment-pun bisa saja mempengaruhi harga minyak.

Semestinya menghadapai musim dingin di belahan bumi utara, dimana negara-negara maju Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur terletak, kebutuhan akan energi meningkat, sehingga harga minyak mentah akan mengalami kenaikan. Tetapi nyatanya hingga hari ini harga minyak merosot terus. Selain sebagai efek lanjutan dari krisis finansial global yang bermula dari Amerika Serikat, jebloknya laporan keuangan perusahaan-perusahaan ritel dan jeleknya prospek para pabrikan mobil ikut berperan dalam anjloknya harga minyak. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya akan memangkas penggunaan energi berbasis minyak bumi. Menurut website-nya Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/), sektor transportasi di Amerika Serikat mengkonsumsi 70% porsi BBM hasil olahan minyak mentah.

Seperti yang saya kutip dari http://www.wtrg.com/ minyak mentah jenis Light Sweet untuk pengiriman Desember 2008 di NYMEX (New York Mercantile Exchange) pada tanggal 18 Nopember 2008 waktu setempat ditutup pada posisi 54,39 dollar AS per barel. Sedangkan minyak mentah jenis IPE Brent di hari yang sama ditutup pada posisi 51,84 dollar AS per barel. Sebuah posisi penutupan terendah sejak Januari 2007.

Apa pengaruh fluktuasi harga minyak mentah terhadap Indonesia? Lebih baik mana harga minyak mentah tinggi atau rendah? Saya mencoba memberikan paparan sederhana dalam artikel mini ini. Karena saya bukan ahli di bidang energi, maka anggap saja paparan ini sekedar obrolan santai di warung kopi.

Sekilas Kondisi Energi Kita Saat Ini

Pasca jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998, para elit bangsa ini menjadikan politik sebagai panglima, sehingga salah satu kebutuhan strategis bangsa yaitu membangun ketahanan energi belum masuk skala prioritas utama. Hal ini ditunjukkan oleh fakta beberapa kali kita terserang krisis energi ketika terjadi gejolak kenaikan harga minyak di pasar global. Krisis terjadi manakala suplai tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Sejak tahun 2004 Indonesia sudah menjadi importir netto (net importer) minyak bumi karena konsumsi dalam negeri sudah lebih besar daripada produksinya. Mulai tahun 1998 produksi minyak Indonesia turun terus, sementara konsumsi terus meningkat. Grafik di bawah menunjukkan produksi versus konsumsi minyak bumi Indonesia dalam kurun waktu 1965-2007.

Di sektor energi sekunder, listrik juga sebetulnya masih dalam kondisi kritis, walaupun menjelang akhir tahun 2008 pemadaman semakin berkurang. Diperkirakan pasokan listrik akan stabil – dapat memenuhi kebutuhan nasional – setelah proyek pembangunan pembangkit berkapasitas total 10 ribu MW tahap pertama selesai dibangun semua di akhir kwartal ketiga tahun 2009. Krisis listrik terjadi karena penambahan kapasitas pembangkit tidak sepadan dengan pertumbuhan kebutuhan. Krisis bisa juga diakibatkan gangguan pasokan bahan bakar primer (batu bara, gas, BBM) dan adanya kerusakan pada mesin pembangkit, walau ini hanya bersifat sementara.

Pengembangan energi alternatif, terutama non fosil, boleh dibilang masih jalan di tempat. Sektor transportasi sembilan puluh sekian persen – kalau tidak dapat dikatakan nyaris 100% – menggunakan BBM sebagai energi primer. Sementara 40% pembangkit listrik juga masih tergantung pada BBM. BBM jenis premium dan solar di SPBU dijual dengan harga subsidi. Kebijakan BBM bersubsidi ditengarai para pengamat sebagai salah satu sebab lambannya pengembangan energi alternatif di Indonesia.

Pengaruh Harga Minyak

Indonesia yang sudah sejak tahun 2004 menjadi net importer minyak bumi, serta BBM untuk umum yang masih disubsidi, memang dalam posisi lumayan serba salah. Seorang instruktur dalam suatu pelatihan mengatakan jika harga minyak mentah naik, Indonesia nangis; harga minyak turun, juga nangis.

Harga minyak mentah turun akan berpengaruh pada iklim investasi di sektor hulu migas. 90% cekungan minyak Indonesia yang berproduksi saat ini adalah cekungan tua – yang sudah mulai diproduksi sejak tahun 1970-an. Cekungan tua ini memproduksi 70% porsi volume minyak mentah Indonesia. Produksi minyak mentah kita sejak tahun 1998 turun terus. Maka jika harga minyak rendah, sehingga investor enggan menginvestasikan uangnya, maka produksi minyak mentah kita terancam turun terus karena minimnya penemuan cadangan baru. Turunnya produksi minyak tentunya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor migas.

Menurut laporan tahunan BPMIGAS, untuk tahun 2007 total nilai komitmen investasi di sektor hulu migas sebesar 10,6 miliar dollar AS. Dengan nilai kurs Rp 12 ribu per dollar AS, nilai investasi tersebut setara dengan seperdelapan anggaran belanja negara yang menurut APBN Perubahan 2008 besarnya Rp 989,5 triliun. Maka jika investasi di sektor hulu migas menurun, segenap industri pendukung - baik barang maupun jasa - yang ikut berkembang karena multiplier effect industri migas akan ikut terpukul.

Lalu bagaimana dengan BBM sendiri jika harga minyak mentah sebagai bahan bakunya turun? Tentunya kita sebagai konsumen BBM – terutama BBM bersubsidi – secara individu berada di zona nyaman. Tetapi di sisi lain, dengan kondisi diversifikasi energi yang masih jalan di tempat, murahnya harga BBM akan mengakibatkan diversifikasi energi makin jalan di tempat. Orang tidak termotivasi untuk bersusah payah mencari energi alternatif pengganti BBM. Mandegnya diversifikasi energi akan berpengaruh negatif pada ketahanan energi kita di masa depan.

Sebaliknya jika harga minyak mentah naik, maka aktivitas eksplorasi dan eksplotasi di sektor hulu migas akan bertambah, sehingga laju penurunan produksi bisa di-rem. Namun mengingat mayoritas porsi BBM untuk transportasi masih berharga subsidi, maka APBN akan tertekan karena pengeluaran untuk subsidi akan meningkat.

APBN-P 2008 mengasumsikan harga ICP (Indonesian Crude Price) 95 dollar AS per barel. Dengan terus menurunnya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini sampai jatuh di bawah level 60 dollar AS per barel, maka orang awam akan berpikiran sederhana saja: mestinya harga BBM subsidi sudah waktunya diturunkan. Apalagi ditambah opini yang dibentuk oleh pers dimana disebutkan pemerintah cepat menggunakan kalkulatornya kalau harga minyak dunia naik, tetapi lambat pada saat harga minyak turun. Seingat saya pemerintahan yang sekarang sudah tiga kali mengambil langkah yang tidak populer dimata rakyat, yaitu menaikkan harga BBM. Mengingat minyak merupakan komoditas strategis (termasuk bisa digunakan sebagai alat strategi politik) dan sehubungan dengan menyongsong Pilpres 2009, sah-sah saja kalau dikatakan bahwa untuk menaikkan popularitas di mata rakyat, perlu sedikit menurunkan harga BBM. Premium akan berharga Rp 5.500 per liter berlaku 1 Desember 2008, sedangkan untuk jenis solar kelihatannya masih pikir-pikir. Ada pula yang menyuarakan semestinya harga BBM bersubsidi masih bisa lebih turun lagi, karena rentang antara ICP dan harga minyak mentah dunia saat ini selisihnya lebih dari 30 dollar AS per barel.

Berapa harga keekonomian BBM, yaitu harga BBM yang wajar tanpa subsidi? Ketika saya masuk ke website Energy Information Administration harga rata-rata BBM jenis premium di Amerika Serikat 2,224 dollar AS per galon, atau 58,5 cent dollar AS per liter. Harga rupiahnya tinggal dikurskan saja. Kalau kita buat analisis sensitivitas sederhana, untuk rentang kurs Rp 10 ribu – 12 ribu per dolar AS, harga keekonomian BBM jenis premium berada di kisaran Rp 5.853 – Rp 7.020 per liter. Sedangkan menurut Pertamina (http://www.pertamina.com/) pada periode 15 Nopember 2008 harga keekonomian premium untuk Wilayah 1 sebesar Rp 6.600 per liter, dan solar Rp 7.079 per liter. Kelihatannya harga BBM dalam rupiah memang tidak dapat serta merta turun karena terganjal oleh nilai kurs.

Lantas bagaimana baiknya untuk ke depan? Tentunya diharapkan bangsa ini memiliki ketahanan energi, antara lain tersedianya berbagai jenis energi dengan harga terjangkau (tidak membebani masyarakat yang menurut versi IMF pada tahun 2007 pendapatan per kapitanya berada di urutan ke-115 dari 180 negara), senantiasa cukup pasokannya, gampang diperoleh, dan sesuai peruntukannya. Tidak ada yang bisa tepat meramalkan seberapa rendah harga minyak akan jatuh dan seberapa tinggi akan melambung. Teman saya bilang fluktuasi harga minyak ibarat main yo-yo, bisa jatuh rendah sekali dan bisa melambung tinggi sekali. Kalau melambungnya ketinggian, yo-yo tersebut dapat memukul muka sendiri. Sakit kan?

Read more (Baca selengkapnya)...