Rencana pembangunan water front city di Bandarlampung

Minggu lalu seorang teman lama dari Bandarlampung mengirim saya pesan singkat (SMS) yang mengatakan bahwa tidak lama lagi water front city akan dibangun di garis pantai kota Bandarlampung, meliputi wilayah dari Gunung Kunyit (Sukaraja) sampai Gudang Lelang. Saat ini sedang ditenderkan Detailed Engineering Design (DED) –nya. Nantinya akan memakai dana sebagian kecil APBD pemkot, sebagian kecil lagi APBD pemprov, dan sebagian besar APBN. Konon water front city tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang meliputi pengembangan pariwisata, penataan pasar, penataan transportasi, ruang terbuka hijau dan taman kota, serta pengendalian banjir. Kalau kita lihat view Bandarlampung di atas, akan terlihat lokasi garis pantai yang dijadikan target - sebuah kawasan pemukiman yang cukup padat.

Tentunya rencana ini sudah melewati fase-fase studi yang yang komprehensif oleh para ahli pembangunan, baik di tatanan daerah maupun pusat. Saya belum mendapatkan informasi bagaimana rencana detailnya. Saya hanya menulis semacam komentar pendahuluan di blog ini. Saya tidak ingin mengatakan setuju atau tidak setuju, dan tidak pula bersikap skeptis. Sebagai orang yang berasal dari Bandarlampung, saya justru akan bangga kalau kelak kota ini memiliki sebuah water front city yang indah, pembangunannya tidak 'memiskinkan' masyarakat, dan dapat dijadikan landmark bagi warga Lampung.

Fokus pembangunan

Apapun yang namanya pembangunan daerah itu, orientasinya mestilah berbasiskan pada tiga hal pokok berikut:

(1) mencerdaskan rakyat,
(2) menyejahterakan rakyat, dan
(3) lindung lingkungan atau “green environment”.

Mencerdaskan rakyat disini jelas fokus pada pendidikan sebagai sarana untuk membangun manusia seutuhnya. Lewat pendidikan inilah budaya ‘iptek’ dan ‘imtak’ dapat ditanamkan ke dalam jiwa manusia sebagai nilai-nilai yang inherent. Inti peradaban adalah kebudayaan, ini kebudayaan adalah iptek, dan inti iptek adalah pendidikan. Semua negara maju mempunyai catatan sejarah bahwa para pemimpin mereka sangat memprioritaskan pembangunan pendidikan untuk rakyatnya. Kita lihat saja negara tetangga kita Malaysia. Di awal tahun 70-an sampai pertengahan 80-an mereka banyak mengimpor guru-guru dari Indonesia. Nyatanya kemajuan mereka sekarang melesat jauh dibandingkan gurunya Indonesia. Berdasarkan data dari Laporan Bank Dunia 2007, Indeks Pembangunan Manusia negara Malaysia pada tahun 2006 adalah 0,805 (urutan 61), sedangkan Indonesia 0,711 (urutan 108). Apakah karena orang-orang Malaysia memang lebih cerdas dari Indonesia? Tidak. Mereka hanya mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dengan pendidikannya. Kalau tidak salah anggaran pendidikan mereka mencapai 30% dari anggaran negara.

Kesejahteraan disini meliputi antara lain akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat serta keterjaminan untuk memperoleh penghasilan yang rutin dan cukup untuk - paling tidak - memenuhi kebutuhan primer rumah tangganya. Sedangkan pelestarian lingkungan akan dapat tercapai dengan sendirinya apabila masyarakatnya cerdas dan sejahera. Masyarakat tidak akan semena-mena merusak lingkungan apabila mereka sudah cukup cerdas dan sejahtera.

Pertumbuhan GRDP (Gross Regional Domestic Product) merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan tahunan GRDP untuk Provinsi Lampung pada akhir 2005 sebesar 3,76%, menduduki urutan ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera. Tertinggi di Sumatera adalah Provinsi Riau Kepulauan sebesar 6,57%. Sedangkan pertumbuhan GDP secara nasional pada tahun 2005 sebesar 5,25%. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam skala Pulau Sumatera saja masih belum menggembirakan.

Pertanyaannya, ketika Pemkot Bandarlampung memutuskan untuk membangun water front city tersebut, apakah pendidikan dan kesejahteraan sudah menjadi prioritas utama pembangunan di Bandarlampung? Seperti sudah umum terjadi di seantero Indonesia, para pimpinan atau mantan pimpinan daerah biasanya merasa bangga menonjolkan hasil pembangunan fisik belaka. Jarang sekali seorang pimpinan yang mengatakan “masyarakat di daerah saya cerdas karena pimpinan saya” atau “masyarakat di daerah saya sejahtera karena manajemen saya”.

Jangan ada penggusuran, tetapi peremajaan dan pemberdayaan

Dimana ada rencana penataan ruang, biasanya selalu ada kelompok pemilik modal (kapitalis) di belakangnya. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan kelompok masyarakat bawah yang tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai akses ke pusat-pusat kekuasaaan, tidak mempunyai payung organisasi yang kuat akan termarjinalkan dan bahkan sering tereksploitasi oleh pengambil keputusan.

Harapan saya semoga tidak ada penggusuran bagi masyarakat yang telah lama bermukim di daerah yang akan dijadikan water front city. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di garis pantai tersebut adalah nelayan. Mereka secara ekonomi telah mandiri turun temurun. Penggusuran termasuk proses pemiskinan masyarakat, walaupun mereka diiming-imingi memperoleh ganti rugi yang setimpal. Betapa beratnya beban psikologis orang-orang yang terusir. Betapa beratnya mereka harus memulai kehidupan dan penghidupan baru di suatu tempat yang masih asing bagi mereka. Apalagi mereka sudah berkali-kali selama puluhan tahun juga ikut menanggung beban mismanagement pemerintahan di negeri ini - antara lain mismanagement dalam sektor energi.

Jika nantinya proyek ini sudah berjalan, maka yang perlu dilakukan terhadap penduduk setempat adalah:

(1) Jangan ada ‘pengusiran’. Remajakan pemukiman mereka dengan menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi mereka. Lokasi perumahan tersebut harus berada di dalam area yang sekarang mereka sedang tempati. Bila nilai rumah tersebut lebih kecil dari nilai aset mereka, maka berikan selisihnya sebagai ganti rugi. Bila nilai aset mereka ternyata lebih kecil, ya tetap harus diberikan perumahan gratis karena yang berkehendak membangun proyek itu adalah pemerintah, bukan mereka. Jika proyek dikerjakan bertahap, maka anggaran awal harus digunakan untuk peremajaan pemukiman ini.

(2) Para nelayan tetap mempunyai akses bebas untuk melaut tanpa kendala apapun.

(3) Pasar pelelangan ikan harus tetap ada. Disinilah tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi.

(4) Sektor UKM harus diintensifkan kelak agar masyarakat dapat mandiri penuh dan memiliki jiwa wira usaha yang tangguh.

(5) Masyarakat diberi penyuluhan akan pentingnya pendidikan, hidup sehat, dan kebersihan ligkungan.

(6) Jangan dirikan supermarket besar yang membuat eknomi rakyat tersingkirkan. Pendirian supermarket besar di sentra ekonomi rakyat juga termasuk salah satu proses pemiskinan.

(7) Pendidikan dan pelayanan kesehatan murah harus disediakan untuk masyarakat setempat.

(8) Jika nanti water front city tersebut membuka lapangan kerja baru, maka sistem perekrutan harus mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sekian dulu komentar pendahuluan ini. Jika saya memperoleh update lagi, mudah-mudahan saya dapat memberikan komentar lebih lanjut atau syukur-syukur dapat berdiskusi dengan rekan-rekan yang berada di Bandarlampung.