Monday, November 3, 2008

Milenium Kota dan Operasi Yustisi Kependudukan



Majalah ilmiah bulanan National Geographic dalam edisi khusus Mei 2008 melaporkan penduduk dunia pada tahun 2008 mencapai 6,6 miliar. National Geographic menyebut tahun 2008 sebagai milenium kota karena untuk pertama kalinya dalam sejarah jumlah penduduk perkotaan dunia melampaui jumlah penduduk pedesaan. Hal ini tidak lain sebagai akibat urbanisasi. Orang-orang banyak pindah ke wilayah perkotaan – terutama di kota-kota pesisir – untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik. Kota-kota yang paling berkembang pesat adalah kota-kota di kawasan Asia dan Amerika Latin yang jumlah penduduknya antara 500 ribu sampai 1 juta jiwa.

Dalam siaran radio BBC tanggal 23 Oktober 2008 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) meramalkan pada tahun 2050 nanti 70% dari total penduduk dunia bermukim di perkotaan. Di negara berkembang di seluruh dunia sebanyak 3 juta orang per minggu pindah dari desa ke kota. Saya tidak tahu persis berapa jumlah negara yang masuk dalam kategori negara berkembang. Andai saja di dunia ada 100 negara berkembang, berarti rata-rata 30 ribu orang penduduk setiap minggunya dalam suatu negara berkembang berpindah dari desa ke kota.

Bagaimana dengan di Indonesia? Bagi yang masa pendidikan sekolah menengahnya (SMP atau SMA) di penghujung tahun 1970-an dan di awal 1980-an (wah, jadul amat ya) mungkin masih ingat pelajaran geografi yang mengatakan bahwa sekitar 70-80% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan. Hal itu sudah terbalik kini. Menurut beberapa sumber yang saya baca, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia melampaui jumlah penduduk pedesaan pada tahun 2004. Indonesia sudah empat tahun lebih dulu dibandingkan rata-rata dunia. Berarti bagi saya paling tidak ada dua peristiwa penting di tahun 2004 yang semestinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan: (1) untuk pertama kalinya jumlah penduduk perkotaan melampaui pedesaan, dan (2) untuk pertama kalinya Indonesia menjadi net importer minyak bumi.

Setiap tahun usai liburan panjang lebaran (idul fitri) Pemerintah DKI menggelar operasi yustisi kependudukan. Istilah awamnya razia KTP. Secara dadakan petugas Trantib keliling dari rumah ke rumah – terutama pemukiman padat yang banyak rumah petak atau kamar kos-kosannya – untuk memeriksa apakah ada pendatang baru tak diharapkan” yang ikut saudara atau temannya setelah acara mudik usai. Kalau kedapatan tidak ada KTP atau memiliki KTP non-DKI tetapi tidak jelas tujuannya, maka yang bersangkutan akan digiring oleh petugas Trantib. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan operasi yustisi ini. Adalah hak Pemkot untuk menertibkan sekaligus mengendalikan jumlah penduduknya, mengingat daya dukung kota yang sangat terbatas. Tetapi apa sebetulnya akar permasalahannya?

Urbanisasi adalah fenomena klasik. Mari kita gunakan logika dasar. Orang pindah dari desa ke kota karena: (1) daya tarik kota yang luar biasa, dan (2) tentunya desa sudah tidak menarik lagi atau desa sudah tidak mampu lagi “memberikan penghidupan” yang dipandang layak. Daya tarik kota ini diterjemahkan oleh orang pedesaan sebagai tersedianya kesempatan untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Misalnya saja hanya dengan berdiri di perempatan sambil mengatur lalu lintas seseorang bisa mengantongi uang puluhan ribu rupiah per hari.

Derasnya urbanisasi di negara berkembang tidak lepas dari kebijakan pembangunan setempat yang tidak berpihak pada pembangunan pedesaan, alias gagal memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Banyak desa-desa yang terpencil dan nyaris tidak tersentuh pembangunan. Orang desa seakan dibiarkan bodoh, dibiarkan hidup pas-pasan – bahkan di bawah garis kemiskinan, dibiarkan minim pelayanan kesehatan, dibiarkan minim infrastruktur, dibiarkan tanpa penyuluhan. Padahal potensi sumber daya alam sebagian besar terdapat di wilayah pedesaan.

Bila arus urbanisasi terjadi tanpa terkendali, maka akan terjadi tekanan yang sangat berat terhadap daya dukung kota sehingga timbul berbagai permasalahan:

(1) Pengangguran kota meningkat.
(2) Kemiskinan kota meningkat.
(3) Pemukiman kumuh.
(4) Kriminalitas meningkat.
(5) Lalu lintas makin padat.
(6) Sampah makin menumpuk.
(7) Pandemi penyakit.
(8) Ekosistem kota akan terdistorsi karena intensnya pengrusakan lingkungan - terutama pencemaran sungai dan kawasan pantai.

Sementara wilayah pedesaan akan kehilangan angkatan kerja. Kelangkaan angkatan kerja di wilayah pedesaan dalam jangka panjang dapat berakibat timbulnya krisis pangan di negara berkembang yang sektor pertaniannya masih digarap secara tradisonal. Sebagaimana kita ketahui krisis pangan dimulai dari gejala gagalnya swasembada pangan dan kemudian ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan impor.

Bagaimana ke depannya? Apakah urbanisasi ini akan dikendalikan? Ya terserah pada para pengambil kebijakan pembangunan. Apakah sungguh-sungguh mau memberdayakan ekonomi pedesaan serta membebaskan masyarakat desa dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kesejahteraan di desa dapat menahan laju urbanisasi.

3 comments:

Nazaruddin said...

Apakah Urbanisasi ini akan dikendalikan ? Itulah pertanyaan yang dilontarkan Om Gamil yang membuat saya tergelitik untuk memberikan komentar. Pemakaian istilah ”urbanisasi” seringkali kurang tepat. Sekedar mengingatkan pembaca, dalam pengertian yang sesungguhnya, urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Memang sebagian orang seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal migrasi penduduk dari desa ke kota hanya salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun reklamasi desa menjadi kota, dan semacamnya.

Kalau begitu, urbanisasi merupakan proses yang wajar dan mengapa harus dicegah ?, karena sebenarnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dibalik dampak negatif, ada hal positif dari proses urbanisasi tsb. Data memperlihatkan bahwa suatu negara atau daerah dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, juga memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Negara-negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 %, dibandingkan negara berkembang yang tk urbanisasinya masih sekitar 35 persen sampai dengan 40 persen saja. Marc Weiss dr Global Urban Development USA bilsng bahwa industri dan keg. Ekonomi diperkotaan pada sebagian besar negara di dunia memberikan sumbangan terhadap GDP sekitar 50-80 %. Jadi hal yg positif kan? Namun demikian, proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan (istilah Om Gamil “dikendalikan”) agar tidak terjadi tingkat primacy yang berlebihan. Pramacy rate inilah yang menjadi ukuran terkendali tidaknya urbanisasi.

Sebenarnya pemerintah sendiri telah mengembangkan kebijakan untuk mengarahkan proses urbanisasi ini, yaitu apa yang dikenal dengan istilah "urbanisasi pedesaan" dan "daerah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi". Namun saya juga sependapat dengan Om Gamil, kenyataan yang ada saat ini, kebijakan tsb belum dilaksanakan secara optimal. Apalagi hasilnya ya.....?

Ya...benar, yg sering membuat pusing dalam urbanisasi ini adalah hal yg berkaitan dg migrasi. Ini juga tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor daya tarik, yg kedua-duanya menjadi determinan penting. Kebijakan yg diambil (baik oleh eksekutif maupun legislatif) hendaknya memperhatikan faktor ini, jangan terpotong-potong tapi secara komprehensif. Apalagi ada perkiraan dari para ahli kependudukan bahwa proses urbanisasi di Indonesia pada masa mendatang akan lebih banyak disebabkan migrasi desa-kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan (proses otonomi daerah terhambat ???), serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang "urban bias", sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk pedesaan . Kata Om Gamil, berdiri aja diperemapatan jalan, hasilnya jauh lebih banyak dari nyangkul di sawah, apalagi yg jadi preman, copet and sejenisnya. Dari bbrp penelitian menunjukkan serendah-rendahnya jenis pekerjaan yang dilakukan seorang imigran di kota, senantiasa memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding dengan sewaktu mereka berada di desa. Ngono lho.....
OYK mungkin untuk menjawab tantangan ini melalui penghambatan akselerasi migrasi dan penertiban administrasi kependudukan, walaupun ada sebagian yang menentang kebijakan ini, terutama dikaitkan dengan HAM. Makanya sebenarnya kita perlu yang menangani tentang Pemaduan Kebijakan Program Kependudukan agar tidak terkotak-kotak seperti skrg ini.
Udah dulu ahhhhhh......

tree said...

Bung Nazar,...anda itu sebenarnya kerja dimana sih? Dinas Kependudukan ya....tampaknya mengusai masalah kependudukan banget....he..he

ainin said...

Udin di BKKBN kan ya....